JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan belanja APBN yang teralokasi ke UMKM mencapai Rp 400 triliun per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan untuk mencapai target tersebut, instansi pemerintahan akan diwajibkan untuk belanja melalui e-katalog UMKM.
"Jadi kita hitung, kalau ada Rp400 triliun saja dibelanjakan untuk UMKM, itu akan berdampak 1,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Pembukaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Sulawesi Selatan secara daring, Kamis (24/2/2022).
Baca juga: Pemda dan Penyelenggara MotoGP Kurasi Produk UMKM
Hingga saat ini, pemerintah memiliki anggaran pengadaan barang rata-rata sebesar hingga Rp 1.170 triliun. Jumlah tersebut dapat meningkat setiap tahunnya.
Luhut mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendorong pembelian barang pemerintah melalui e-katalog UMKM yang mengkurasi produk-produk berkualitas baik.
"Ini akan menciptakan puluhan ribu UMKM dan ratusan ribu lapangan kerja karena Rp400 triliun bukan angka yang sedikit tapi setara 35 miliar dollar AS," ucapnya.
Program untuk mendorong penggunaan produk UMKM dalam pengadaan barang pemerintah akan segera diluncurkan, dan setelah dilaksanakan akan terus dievaluasi.
Menurut Luhut, program ini dapat mengoptimalkan kinerja UMKM yang sebetulnya mampu menambah pertumbuhan ekonomi hingga 3,7 persen year on year setiap tahunnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.