Kejar Prasyarat Negara Maju, Pemerintah Sepakat Genjot Target Satu Juta Wirausaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sepakat untuk menggenjot target satu juta wirausaha baru hingga ratio kewirausahaan Indonesia empat persen sampai tahun 2024. Target tersebut ditetapkan untuk mengejar prasyarat Indonesia sebagai negara maju.

Target tersebut ditetapkan oleh empat menteri yakni Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 yang merupakan kebijakan tunggal dan menjadi pedoman Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN).

Teten Masduki selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional mengatakan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini bertujuan untuk percepatan pencapaian target RPJMN 2020-2024 berupa terwujudnya 1 juta wirausaha dimana 400.000 wirausaha merupakan kontribusi K/L dan 600.000 wirausaha sebagai kontribusi daerah dari tahun 2022-2024.

“Ini bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk menyiapkan Indonesia sebagai negara maju. Selain infrastruktur fisik, SDM, juga ratio wirausaha minimum 4 persen untuk menjadi negara maju. Kita targetkan tahun 2024 itu 3,95 persen, bahkan bisa mencapai 4 persen,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Teten mengatakan Perpres PKN mengamanatkan secara khusus kepada 27 kementerian dan lembaga berpartisipasi aktif untuk mengawal pencapaian satu juta wirausaha.

Sebanyak 120.000 di antaranya akan menjadi kontribusi Kementerian BUMN, 630.000 menjadi kontribusi Kementerian Parekraf, dan sisanya bersumber dari daerah yang dikoordinir oleh Kemendagri.

“Kami sudah membagi target untuk melahirkan wirausaha baru. Nanti kita bagi dalam tiga kelompok. Satu dari informal ke formal, dari mikro ke kecil, dan dari kecil ke menengah. Dari informal ke formal itu dari Kemendagri, mikro ke kecil di Pak Sandi, dan kecil ke menengah di tempat Pak Erick,” ucap Teten.

Dalam rakor tersebut selain membahas program menambah jumlah wirausaha, juga bagaimana memperkokoh struktur ekonomi di Indonesia. Menurut Teten, saat ini terjadi ketidakseimbangan struktur ekonomi yaitu struktur ekonomi lebih besar didominasi oleh skala mikro. Sementara skala kecil dan menengah masih tertinggal.

“Kita terlalu lebar di mikro, lalu ada kekosongan di kecil menengah itu. Nah ini yang akan kita perkuat supaya ketahanan ekonomi kita untuk menjadi negara maju itu kuat,” ucapnya.

Pihaknya juga akan menyiapkan ekosistem untuk mendukung UMKM naik kelas. Mulai dari memberikan akses pembiayaan, akses pasar sampai akses kemudahan perizinan seperti NIB, izin edar, sertifikasi halal, serta sertifikasi SNI. Sebab pangsa pasar UMKM, selain masyarakat umum juga belanja pemerintah.

“Optimistis kita berhasil. Hari ini ratio kewirausahaan kita 3,18 persen, jadi kita ingin naikkan sampai menjadi 3,95 persen di tahun 2024," ucapnya.

Dok. KemenKopUKM Empat menteri yakni Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Erick Thohir mengatakan untuk menjadi negara maju, paling sedikit ratio wirausahanya harus mencapai empat persen dari total angkatan kerja suatu negara. Oleh karena itu, ia mengharapkan kerja bersama para pemangku kepentingan untuk mengejar pencapaian target satu juta wirausaha.

“Ada output yang diharapkan yaitu satu juta wirausaha dengan target 3,95 persen, karena menjadi negara maju standar empat persen entrepreneur atau wirausaha yang harus dipenuhi,” kata Erick.

Untuk mengejar target tersebut, Kementerian BUMN akan fokus pada sisi pembiayaan dan pendampingan wirausaha. Erick Thohir yakin apa yang ditargetkan tersebut dapat dicapai meski masih adanya pandemi Covid-19, dan tahun politik menjelang Pemilu 2024.