OJK Persiapkan UMKM Masuk Taksonomi Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendorong bertumbuhnya pelaku usaha UMKM dengan menyiapkan kuota KUR sebesar Rp 280 triliun pada 2022.

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menuturkan dengan alokasi sebesar itu, pelaku UMKM diharapkan bisa menjadi bagian dari implementasi taksonomi hijau.

Taksonomi hijau dapat didefinisikan sebagai klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim yang telah sejalan dengan definisi di beberapa negara lain seperti EU Green Taxonomy dan China Green Catalogue.

Baca juga: Cerita Mahasiswa Bangun UMKM dan Tingkatkan Omzet di Momen Nataru

Saat ini persiapan mengenai taksonomi hijau tengah disiapkan oleh OJK dan para pemangku kepentingan lainnya di kantor pusat

"Pendaan UMKM sudah disediakan luar biasa melalui KUR. Subsidinya ini cukup besar yakni 6 persen. Pada 2021 jumlahnya disediakan Rp 285 triliun dan semuanya tersalurkan. Bahkan pada 2022 akan ditambah kuotanya dan dipermudah. Ini sedang kami diskusikan tapi lebih besar dari Rp 280 triliun," ujarnya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (28/12/2021).

Wimboh menuturkan, pihaknya tak hanya sebatas membantu pendanaan bagi UMKM, namun juga membina, mengelola, dan menjual produk yang dihasilkan.

"Jadi kami minta perbankan untuk membuka akses digital sehingga bisa lebih mudah," jelas dia.

Sementara itu - Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Edy Siregar mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan atau green jobs.

"Untuk Indonesia, ada beberapa sektor yang potensial untuk dijadikan green job. Pertama, sektor pertanian yang cukup berpeluang di pekerjaan yang ramah lingkungan, kemudian pariwisata dan energi," kata Agus dalam webinar "Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Ekonomi Hijau" yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Sektor pariwisata, menurutnya, berpotensi menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan karena saat ini ekoturisme dan wellness diminati oleh banyak masyarakat.

Sementara itu, sektor energi baru dan terbarukan juga diproyeksikan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 43 juta orang pada 2050.

"Pandemi sebenarnya menjadi wake up call untuk mencari sektor sumber pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya di green economy. Ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan akan menjadi bagian dari proses pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Menurutnya, berdasarkan perkiraan World Economic Forum (WEF), terdapat 395 juta lapangan kerja ramah lingkungan baru akibat penyebaran pandemi COVID-19.

Sebanyak 95 persen dari total pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia juga menyatakan minat pada praktik usaha yang ramah lingkungan.

Baca juga: Difasilitasi BNI, Sejumlah UMKM di Jatim Sukses Tembus Pasar Ekspor

Sementara itu Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Edy Siregar mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan atau green jobs.

"Untuk Indonesia, ada beberapa sektor yang potensial untuk dijadikan green job. Pertama, sektor pertanian yang cukup berpeluang di pekerjaan yang ramah lingkungan, kemudian pariwisata dan energi," kata Agus dalam webinar "Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Ekonomi Hijau" sebagaimana dikutip dari Antara.

Sektor pariwisata, menurutnya, berpotensi menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan karena saat ini ekoturisme dan wellness diminati oleh banyak masyarakat.

Sementara itu, sektor energi baru dan terbarukan juga diproyeksikan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 43 juta orang pada 2050.

"Pandemi sebenarnya menjadi wake up call untuk mencari sektor sumber pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya di green economy. Ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan akan menjadi bagian dari proses pemulihan ekonomi nasional," katanya.