Plafon KUR BNI 2022 Naik Jadi Rp 38 Trilun, Ini Tanggapan Teten Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki menyambut baik kenaikan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Menurut Teten, kebijakan BNI menjadi langkah yang tepat untuk mengembangkan UMKM nasional.

Apresiasi disampaikan Teten pasca BNI menaikkan alokasi KUR hingga Rp 38 triliun per 2022. Nilai tersebut naik 22,7 persen dibandingkan 2021, senilai Rp 30,95 triliun.

“Itu langkah yang tepat. Memang Bank Penyalur KUR harus menaikkan plafonnya, karena tahun ini alokasi KUR dinaikkan jadi Rp 373 triliun dari tahun lalu Rp 285 triliun,” kata Teten dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).

Mulai 2022, plafon KUR yang ditetapkan pemerintah menjadi Rp 285 triliun, naik 30,9 persen dari alokasi 2021. Kebijakan tersebut direspon BNI dengan menaikkan alokasi KUR menjadi Rp 38 triliun.

Teten mengatakan selain menaikkan alokasi KUR, bank penyalur juga harus memastikan plafon tanpa agunan diterapkan secara efektif. Hal ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyaluran dan penyerapan KUR bagi debitur UMKM.

“Pihak bank juga harus memastikan plafon tanpa agunan sampai Rp100 juta bisa jalan efektif. KUR akan terus kami naikan sampai nanti mencapai 30 persen kredit perbankan untuk UMKM,” kata Teten.

Secara terpisah Direktur Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto berkata kenaikan alokasi KUR dilakukan BNI sebagai cara perusahaan membantu pemerintah mewujudkan target porsi pembiayaan UMKM perbankan menjadi 30 persen pada 2024.

Sis Apik mengatakan, alokasi KUR BNI akan dimanfaatkan untuk membantu menjaga momentum pertumbuhan segmen UMKM perseroan yang saat ini mengalami peningkatan permintaan kredit.

BNI juga akan memanfaatkan alokasi KUR untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil di sektor komoditas pada 8 klaster unggulan, sejalan dengan arahan pemerintah untuk membangun industri UMKM yang kuat melalui strategi klaster.