Editor
“Tinggal nanti Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” kata Teten.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini Pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat. Untuk itu, KemenKopUKM menginisiasi untuk mengintegrasikan data-data yang ada secara internal yang merupakan perwujudkan Tahap I.
“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki delapan platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ucap Azizah.
Baca juga: Komitmen Pemberdayaan, BRI Dorong Pelaku UMKM Go Digital Lewat Pesta Rakyat Simpedes
Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di kementerian, lembaga juga daerah, diharapkan tahun depan pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.