59 Persen UKM Indonesia Masih Terhambat untuk Terapkan Prinsip ESG

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank DBS melakukan survei bertajuk "Catalysts of Sustainability" kepada lebih dari 800 usaha kecil dan menengah (UKM) di beberapa negara Asia.

Survei dilakukan bekerja sama dengan Bloomberg dan dilaksanakan di Indonesia, Singapura, Tiongkok, Taiwan, Hongkong, dan India untuk melihat tren sustainability di masing-masing negara tersebut.

Hasil survei mengungkap bahwa prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi prioritas bagi 83 persen perusahaan di Asia.

Baca juga: Mahasiswa yang Ingin Tambahan Penghasilan, Waspadai Penipuan secara Online

Chief Sustainability Officer Bank DBS, Helge Muenkel mengungkapkan, sebuah perusahaan memang perlu melakukan transisi menuju lower-carbon societies untuk mewujudkan prinsip ESG.

“Jika perusahaan tidak bertransisi ke lower-carbon societies, mereka akan mempertaruhkan banyak hal. Beberapa darinya adalah aset menjadi terlantar dan produk yang kehilangan relevansinya," tutur Helge melalui siaran resminya pada Senin (21/11/2022).

Faktor lingkungan (environmental) memberikan dampak yang besar terhadap tren industri. Namun, jika disandingkan dengan faktor sosial (social) dan tata kelola perusahaan (governance), keduanya memiliki pengaruh yang sedikit lebih besar dalam proses pengambilan keputusan sebuah bisnis.

Dilansir dari sumber yang sama, tiga dari empat pelaku usaha merasa bahwa pengaruh rantai nilai global seperti vendor, pemasok, dan pelanggan menjadi motivasi penting untuk mengadopsi prinsip ESG.

Sebanyak 99 persen UKM di Indonesia melihat ESG sebagai prioritas dalam bisnis mereka. Mereka mengaku menghadirkan produk atau proses produksi yang berlandaskan aspek sustainability.

Hanya saja, 59 persen UKM masih memiliki hambatan dalam menyesuaikan ESG dengan pertumbuhan dan transisi operasi bisnisnya.,

Masalah pendanaan dan teknis pengarahan juga menjadi dua hal krusial yang dibutuhkan mengaplikasikan prinsip ESG.