KemenKopUKM Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi Wujudkan UMKM Berdaya Saing

GORONTALO, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya kolaborasi dari Pemerintah Daerah (Pemda), serta berbagai stakeholder dalam mewujudkan UMKM berdaya saing.

Kolaborasi ditekankan dalam mengakselerasi UMKM mengembangkan usahanya serta mendorong transformasi usaha mikro agar lebih adaptif dan kompetitif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (KUMKM) harus dilakukan secara utuh-terintegrasi hulu-hilirnya dengan membangun ekosistem usaha yang kuat bagi KUMKM.

“Upaya tersebut, telah didorong dalam arah kebijakan dan strategi untuk transformasi KUMKM yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KemenKopUKM,” kata Arif dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Rencana strategis itu mencakup transformasi formal UMKM, transformasi digital UMKM, transformasi UMKM ke dalam rantai pasok/rantai nilai, koperasi modern sebagai bentuk penguatan kelembagaan UMKM, dan pertumbuhan wirausaha produktif.

Strategi transformasi diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan strategis yang disinergikan pelaksanaannya bersama Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait.

“KemenKopUKM tidak dapat berjalan sendiri, karena itu sinkronisasi program dan kolaborasi antara pemerintah Pusat-Daerah, dan dengan stakeholder sangat diperlukan,” ujar Arif.

Baca juga: Kemenkop UKM Ajak Startup dan Petinggi Inkubator Jajaki Peluang Bisnis di Australia

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menyampaikan, Transformasi Usaha Mikro menjadi penting karena secara jumlah usaha mikro saat ini mencapai 99 persen.

Hal itu membuat usaha mikro menempati porsi terbesar dalam struktur pelaku usaha nasional dan berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi di daerah dan secara nasional terkait PDB, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi digital.

“Tetapi kami ingin mengurangi usaha mikro sehingga perlu mendorong mereka naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah,” kata Yulius.

Namun faktanya, mereka masih menghadapi hambatan dalam pengembangan usahanya, mulai dari permodalan dan akses pemasaran.

Bahkan berdasarkan data OJK, sebanyak 47 persen kebutuhan pembiayaan ke UMKM belum dapat terlayani oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

“Kegiatan kolaboratif ini diharapkan bisa menjadi pendekatan untuk meningkatkan sinergi peran dalam memajukan UMKM di daerah secara utuh dan berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan peningkatan kinerja ekonomi UMKM,” ujar Yulius.

Baca juga: Bantu Pelaku UMKM, Pemkab Indramayu Terbitkan 74.970 NIB

Ia memaparkan, terdapat lima kegiatan yang menjadi media kolaborasi pemberdayaan UMKM di Provinsi Gorontalo, yakni Pendampingan KUR bagi Usaha Mikro, Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Temu Mitra Usaha Mikro, Literasi Manajemen Keuangan bagi SDM Usaha Mikro dan Penyuluhan Hukum bagi UMKM. Tercatat, ada sekitar 250 pelaku usaha mikro terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Bagi pelaku usaha mikro yang hadir, kami berharap semua dapat menyerap pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari fasilitator atau narasumber, serta mengikuti kegiatan sampai selesai,” kata Yulius.