KemenKop Lantik 23 Pimpinan Baru, dari Deputi hingga Staf Ahli

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) melantik sebanyak 23 pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama baru di lingkungan Kemenkop. Adanya pelantikan di awal tahun ini diharapkan bisa membawa semangat baru bagi Kemenkop, dan sejalan dengan spirit periode Pemerintahan 2024-2029 Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berjalan, sangat menaruh perhatian besar terhadap peran koperasi dalam pembangunan selama lima tahun ke depan.

“Pemerintah memberikan ruang yang luas bagi koperasi untuk berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya dalam Upacara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkop di Kantor Kemenkop, Jumat (3/1/2025) seperti termuat dalam siaran pers.

Budi Arie menyatakan, dukungan nyata Presiden Prabowo terhadap koperasi dibuktikan dengan beberapa kabar baik. Pertama, adanya tambahan anggaran sebagai modal kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp10 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).

“Ini bukti nyata dari rapat terbatas (ratas) bersama Presiden bahwa ada tambahan Rp10 triliun dana bergulir melalui LPDB-KUMKM. Semoga ini bisa membooster kita semua terhadap pengembangan koperasi, khususnya di sektor riil,” katanya.

Baca juga: Pisah dari Kementerian UMKM, Kemenkop Ganti Logo

Budi Arie mengatakan, angka tersebut bukan angka yang kecil, sehingga tanggung jawab besar.

Untuk itu, ia meminta harus ada pengawasan. Kedua, penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan koperasi. Ketiga, dorong untuk digitalisasi induk Koperasi Unit Desa (KUD).

“Keempat, Kemenkop terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus menggunakan produk lokal. Melibatkan desa, koperasi dan BUMdes,” rinci Budi Arie.

Ia menekankan, dengan jumlah staf Kemenkop yang relatif sedikit, pejabat pimpinan tinggi perlu mengembangkan team work yang solid dan efektif.

Selain itu, anggaran kementerian yang relatif terbatas harus digunakan secara efektif agar output dan outcome lebih tepat sasaran.

“Kemenkop harus bisa adaptif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan koperasi modern. Untuk itu, saya minta kepada bapak dan ibu pejabat pimpinan tinggi agar mengkapitalisasi sumber daya manusia yang ada,” ujar Budi Arie.

Baca juga: Gen Z Diajak Aktif Ikut Koperasi, KemenKop Singgung Kendala Pemahaman

Budi Arie juga meminta, agar pejabat yang baru dilantik ini juga melakukan koordinasi internal dan koordinasi eksternal dengan stakeholder lain.

Secara khusus, sambungnya, ia menyampaikan beberapa instruksi untuk para pejabat yang baru saja dilantik. Yakni, memastikan kinerja pelaksanaan agenda kementerian koperasi dilakukan secara tercatat, terukur, dan berdampak positif secara signifikan bagi masyarakat.

“Harus juga menerapkan prinsip akuntabilitas di setiap kegiatan kementerian koperasi,” tegasnya.

Budi Arie juga meminta untuk menghindari ego sektoral baik di internal kementerian, maupun dengan stakeholder lain.