LPDB KUMKM Dapat Tambahan Dana Rp 10 Triliun, Ini Instruksi Menkop Budi Arie

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya fokus penyaluran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kegiatan produktif di sektor riil.

Menurutnya, dana yang disalurkan harus memberikan daya ungkit perekonomian nasional.

"Khususnya, kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah," kata Budi Arie pada Rapat Kerja dengan jajaran direksi LPDB-KUMKM, di Jakarta, Senin (6/1).

Di acara yang juga dihadiri Wamenkop Ferry Juliantono, SesKemenkop Ahmad Zabadi, dan seluruh Deputi, Budi Arie mengungkapkan hal itu berkaitan dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan Kemenkop melalui LPDB-KUMKM mengelola tambahan dana bergulir sebesar Rp10 triliun.

Kedua, lanjut Budi Arie, penyaluran dana bergulir harus diseleraskan dengan kebutuhan program kedeputian, sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan.

"Pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara efektif dan optimal," kata Budi Arie.

Langkah ketiga, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif.

"Jika ada mekanisme yang belum jelas, maka harus diperjelas. Jangan berasumsi," ucap Budi Arie.

Caranya, kata Budi Arie, ajak diskusi Inspektorat Kemenkop, gandeng auditor internal pemerintah, atau pihak lain, untuk memberikan masukan yang independen jika diperlukan.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga menekankan pentingnya menyelaraskan beberapa hal secara lintas kedeputian, termasuk LPDB.

"Saya berharap SesKemenkop dan seluruh deputi segera melakukan pemetaan program sesuai sesuai skala prioritas berdasarkan nilai strategis, kompleksitas program, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, hingga menyusun rencana pelaksanaannya.

Bagi Budi Arie, program yang dilakukan harus fokus sebagai upaya menyelesaikan sumber permasalahan yang riil, bukan hanya menyelesaikan gejala.

"Kebijakan dan program yang disusun harus bertujuan memudahkan kehidupan masyarakat, khususnya pengurus dan anggota koperasi," ucap Budi Arie.

Budi Arie mengingatkan peran Kemenkop adalah memberdayakan koperasi agar semakin inovatif, solutif, dan dipercaya untuk terlibat aktif pada berbagai program prioritas sektor lain.

Dok. Kemenkop Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap setidaknya ada tujuh tantangan dalam penguatan produksi susu sapi lewat koperasi. Tujuh tantangan itu dipaparkan Menkop Budi Arie saat rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin (9/12/2024).