JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menargetkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk e-katalog pengadaan barang pemerintah di 2022.
"Sekarang sampai tadi pagi sudah terdaftar 150.339 produk. Targetnya sampai Maret ada 200 ribu dan akhir tahun 1 juta produk," kata Anas, Kamis (24/2/2022).
Biasanya, kata dia, setiap tahun hanya 52.000 sampai 90.000 produk UMKM yang masuk ke dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca juga: Pemerintah akan Alokasikan Belanja ke UMKM Rp 400 Triliun Per Tahun
Untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, Anas juga telah mengubah ketentuan produk UMKM yang masuk dalam e-katalog untuk tidak hanya dikontrak selama dua tahun.
"Selain itu dulu memasukkan harga produk UMKM ke e-katalog LKPP harus negosiasi harga, sekarang tidak lagi," imbuhnya.
Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah yang melakukan belanja online juga sudah dapat menggunakan bukti pembelian secara online tersebut tanpa batas maksimal Rp10 juta sebagai pertanggungjawaban.
Baca juga: Kaos Kaki Sampean, UMKM Asal Bogor Jadi Oleh-Oleh MotoGP
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan mewajibkan kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah uang nilainya mencapai Rp400 triliun dipenuhi oleh UMKM.
Aturan ini rencananya akan ditetapkan pada awal Maret 2022.
"Jadi kita hitung, kalau ada Rp400 triliun saja dibelanjakan untuk UMKM, itu akan berdampak 1,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.