KemenkopUKM Terus Bangun Ekosistem Kondusif Bagi Koperasi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berupaya membangun ekosistem yang kondusif bagi koperasi di Indonesia.

Dengan demikian, masyarakat tergerak berkoperasi karena kesadaran sendiri untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam acara Rapat Anggota Tahunan XXXIV Tahun Buku 2021 KSP Koppas Kranggan Bekasi, Sabtu, 29 Januari 2022, mengatakan pemerintah sedang giat untuk mendorong masyarakat agar berkoperasi.

Koperasi diharapkan tak tertinggal daya saingnya dengan korporasi.

“Mengembangkan koperasi tidak bisa dengan mendoktrin tapi harus menjadi kesadaran sendiri, pilihan rasional masyarakat. Sehingga pendekatan kami sekarang adalah membangun ekosistem koperasi agar kompetitif bersaing dengan korporasi,” kata Teten dalam keterangan persnya.

Teten menyadari koperasi bukan serupa dengan korporasi yang semata mencari laba tetapi lebih ke arah mengurus kesejahteraan anggota.

“Ekosistem sedang kami perbaiki agar koperasi bisa masuk ke sektor mana saja seperti infrastruktur bisa membangun tol, pelabuhan, tambak udang, hingga pengelolaan pelelangan ikan. Semua dimungkinkan,” kata Teten.

Untuk itu, di LPDB-KUMKM di bawah Kementerian Koperasi dan UKM saat ini dikembangkan program inkubator bisnis yang memungkinkan koperasi diinkubasi dengan bisnis model.

Teten mencontohkan di banyak negara maju, koperasi banyak yang sukses karena memiliki bisnis model yang inovatif.

Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sedang merujuk untuk mengembangkan bisnis model koperasi multipihak yang memungkinkan semua pihak bisa bergabung dalam koperasi tanpa kepentingannya terlanggar satu sama lain.

“KSP Koppas Kranggan ini misalnya pemekaran usahanya bisa dilakukan dengan spin off dan hasilnya bisa difokuskan ke sektor riil,” kata Teten.

Teten mendorong agar koperasi juga terdigitalisasi terutama untuk koperasi simpan pinjam yang harus akrab dengan inovasi dalam financial technology (fintech).

Digitalisasi kata Teten, juga memungkinkan jangkauan koperasi semakin luas misalnya yang selama ini terkendala RAT fisik tapi di era digitalisasi bisa dilakukan RAT secara daring dengan keanggotaannya yang bersifat nasional.

“Kita rancang koperasi menjadi besar,” kata Teten.

Teten menggarisbawahi isu koperasi gagal bayar yang kerap terjadi. Teten menemukan sebagian besar disebabkan karena koperasi didirikan oleh usaha besar dan menyalurkan uang untuk kepentingan usahanya bukan anggotanya.

“Oleh karena itu penting agar simpanan di bawah Rp2 miliar untuk diasuransikan agar kepentingan anggota terlindungi dan kepercayaan anggota kepada koperasi semakin tinggi,” kata Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membentuk Satgas Koperasi Bermasalah untuk menyelesaikan banyak kasus koperasi gagal bayar.

“Saat ini kami sedang banyak melakukan upaya resolusi aset untuk melindungi anggota koperasi yang dirugikan. Sistem pengawasan diperketat dan kita ubah dari sebelumnya menjadi lebih baik,” kata Teten.