Percepat Produk Koperasi dan UKM Masuk LKPP, KemenKopUKM Optimalkan PLUT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengoptimalkan peran dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM).

Upaya tersebut dilakukan dalam mendukung percepatan onboarding produk Koperasi dan UKM pada laman e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, setidaknya melibatkan koperasi dan UMKM masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Hal tersebut sejalan dengan semangat dan prioritas KemenKopUKM di tahun 2022 ini.

"Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, terutama bagi Koperasi dan UMKM," ucap Teten dalam siaran pers.

Secara nasional data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 27 Desember 2021 mencatat, realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp216,65 triliun atau 48,97 persen dari target Rp442,43 triliun.

Masih besarnya peluang tersebut, untuk itu sepanjang tahun 2022 ini sambung Teten, KemenKopUKM menargetkan sebanyak 1.000.000 produk UMKM dapat masuk dalam laman LKPP.

Hingga Januari 2022, jumlah UMKM yang telah masuk dalam laman LKPP terdiri dari UKM onboarding dalam SPSE sebanyak 178.279 unit, UKM onboarding dalam e-Katalog sebanyak 491 unit, dan UKM onboarding dalam Bela Pengadaan sebanyak 291.464 unit.

"Ke depan, KemenKopUKM terus mengoptimalkan peran dan fungsi PLUT KUMKM yang tersebar di 74 Kab/Kota di 32 Provinsi Indonesia untuk mendukung percepatan onboarding produk KUMKM di berbagai platform," sebut Teten.

Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT, menurut Teten, di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM sekaligus kurasi produk UMKM agar sesuai standar.

Hal ini sesuai dengan konsep New PLUT, yaitu di antaranya menjadikan PLUT sebagai Pusat Konsultasi dan Pendampingan, Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Marketplace, serta Pendaftaran dan Perizinan Usaha.

"PLUT Educational Center dapat kita manfaatkan bersama untuk membangun eksosistem usaha. Agar pelaku UMKM memiliki jiwa yang produktif, unggul, dan Inovatif dengan mengedepankan semangat kolaborasi demi masa depan UMKM yang kuat dan tangguh," imbuh Teten.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga melakukan serangkaian program strategis dalam memperluas pasar dan penyerapan produk UMKM. Pertama, alokasi 40 persen belanja K/L melalui LKPP, SipLah, Pasar Digital BUMN. Kedua, adaya kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Ketiga, KemenKopUKM menggelar program Live Shopping, UKM on-boarding melalui Shopee, Tokopedia dan Blibli. Serta kempat, merilis platform Sistem Informasi UMKM (SMEsta).

Teten menegaskan, apa yang telah dilakukan KemenKopUKM sebagai bentuk komitmennya, dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Yaitu, dengan mengamanatkan Kementerian/lembaga (K/L) pemerintah non kementerian dan perangkat daerah, wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menurut Teten, hadirnya PP tersebut merupakan peluang bagi Koperasi dan UMKM untuk masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama saat pandemi ini.

"Sekarang sudah ada jaminan market bagi KUMKM. Adanya kepastian ini, tentunya mendorong semakin terbukanya akses pasar bagi KUMKM," ujar Teten.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin menambahkan, LKPP berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa di K/L.

LKPP mencatat, data transaksi sejak 2021 hingga 14 Februari 2022 mencapai Rp58,18 triliun. Dengan rincian, 137 etalase produk, 116.000 produk tayang, 308.000 paket purchasing, 2.500 penyedia katalog elektronik, 106.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 56.400 Pejabat Pengadaan (PP).

Sementara untuk komoditas Bela Pengadaan yang masuk, mulai dari makanan, alat tulis kantor, angkutan, suvenir, kurir, furnitur hingga kesehatan. LKPP juga telah menggandeng 26 mitra toko daring seperti Gojek, Grab, Blibli, Shopee, Indotrading dan lainnya.

"Kami meminta roadmap pengembangan dan penetrasi mitra toko daring ke daerah. Sekaligus komitmen implementasi on boarding pelaku UMKM," terang Enim.

Saat ini terdapat dua channel yang bisa dimanfaatkan KUMKM untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa di K/L yakni melalui platform E-Katalog dan Bela Pengadaan. "Dua channel yang kami dorong, karena penting perannya bagi KUMKM," ucap Emin di kesempatan yang sama.

Emin menegaskan, langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di mana di dalamnya ada penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus melakukan penghematan devisa, dengan meningkatkan porsi UMKM.

"Ini sangat penting dan diambil peluang agar KUMKM dapat mengembangkan usahanya lewat proses pengadaan barang/jasa. Baik sumber dana dari APBN/APBD, sehingga bisa dipercepat dan tak menumpuk di akhir tahun. Karena tiap bulan akan ada belanja yang dilakukan," jelasnya.