KemenKopUKM Gandeng Berbagai Pihak Wujudkan Program Prioritas Koperasi dan UMKM

BALI, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menggandeng berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan daerah, hingga masyarakat dalam mewujudkan program prioritas Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

Teten menegaskan, saat ini sekitar 70 persen program pendorong pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).

Demikian, kerja sama dan sinergi stakeholders perlu dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet sering menegaskan, bahwa yang ada itu program kabinet bukan program kementerian. Saya juga meminta, program ini bukan hanya program kedeputian, tetapi program kementerian. Bersama-sama kita membangun spirit baru mewujudkan program prioritas ini,” kata Teten Masduki dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (20/6).

Teten melanjutkan, KemenKopUKM harus membangun spirit baru serta mencari ide alternatif baru terkait akses pembiayaan dan pasar.

“Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Di mana hal ini menjadi landasan kerja kita. Jadi jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu. Komitmen bekerja secara penuh,” kata Teten.

KemenKopUKM memiliki enam program prioritas yaitu, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project: Pengelolaan Terpadu UMKM, Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign: PLUT-KUMKM/The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Lebih jauh Teten mengatakan, pihaknya ingin memastikan enam agenda tersebut bisa dijalankan lewat sinergi kedeputian dan Pemerintah Daerah. Agenda besarnya adalah, bagaimana meningkatkan produktivitas, serta kualitas produk UMKM, sehingga bagaimana semua itu mendorong terwujudnya target kewirausahaan.

“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” kata Teten.

Diakui Teten, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program yang lebih presisi, lantaran belum memiliki data yang kuat. Kementerian saat ini hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang. Teten melanjutkan, sinergi perlu dilakukan.

“Jika kita tidak punya data yang lebih lengkap, kita tidak tahu data yang dibutuhkan UMKM. Karena itu pendataan lengkap menjadi prioritas, supaya bisa menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi dalam menjawab kebutuhan UMKM. Agar mereka bisa naik kelas meningkatkan produktivitas dan kualitas UMKM bersaing di masa depan,” kata Teten.

Selanjutnya, bagaimana mengimplementasi program major project. Produk unggulan di satu daerah yang potensinya memiliki potensi permintaan pasar yang besar, tetapi supply chain-nya masih kurang.

“Maka kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja, pasif. Pendekatan kita berubah menjadi lebih proaktif. Terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya, agar UMKM kita fokus. Kita fokus menggarap produk UMKM yang punya potensi besar,” kata Teten.

Sementara untuk pengembangan kewirausahaan nasional, bagaimana target menyiapkan diri menjadi negara maju, yang minimal harus mencapai 4 persen.

“Saat ini rasio kewirausahaan kita baru 3,18 persen, ini sudah bertahun-tahun, kritik bahwa program UKM belum cukup relevan, efektif untuk melahirkan atau mencetak wirausaha mapan,” ujarnya.

Sampai tahun 2024, KemenKopUKM menargetkan 1 juta wirausaha mapan. Untuk itu Pemda juga harus punya target, agar target tersebut bisa dikembangkan untuk naik kelas. Inisiatif terutama kalangan anak muda dan kampus yang memperoleh pendidikan tinggi, perlu menyiapkan wirausaha muda untuk masa depan baik di pasar dalam negeri dan global.

“Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT, betul-betul menjadi rumah bersama UMKM. Bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian melahirkan/mencetak wirausaha mapan baru, maupun digitalisasi UMKM hingga 30 juta UMKM, yang saat ini baru 19 juta,” kata Teten.

Kemudian program Pengentasan Kemiskinan yang saat ini mencapai 4 persen. Berbeda dengan Kemensos, KemenKopUKM lebih menekankan ke pemberdayaan ekonomi. Koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model bisnisnya melainkan manajemennya.

"Banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Kita juga punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP),” kata Teten.

Saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8 koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

“Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan baik. Namun kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik. Sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian,” kata Teten.