KemenKopUKM Pastikan Ruang Promosi Infrastruktur Publik 30 Persen Terpenuhi

Ke depan kata Teten diharapkan rest area seperti ini dapat terus bertumbuh di berbagai kota, sebagai ruang usaha bagi UMKM minimal 30 persen pada infrastruktur publik. Sehingga dapat menambah destinasi pariwisata, dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Untuk itu, Teten mengajak seluruh pihak bahu-membahu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi.

"Mari kita berbelanja produk lokal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Teten.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang UKM Hanung Harimba Rachman melaporkan, jumlah pelaku UMKM yang berada di Rest Area KM 260B Banjaratma ini sebanyak 158 UMKM, terdiri dari 130 UMKM dengan produk makanan, minuman, kerajinan dan oleh-oleh, serta 28 UMKM dengan produk fesyen pada Sentral Batik Indonesia.

Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan, sebelum rest area ini dibangun seperti saat ini, situasinya lebih seperti bangunan yang terbengkalai. Namun setelah dibangun, Rest Area KM 260B Banjaratma menjelma menjadi destinasi wisata belanja dan kuliner.

“Sebelum dibangun sempat jadi rumah hantu, tapi sekarang sudah cantik sekali penataannya. Bahkan ke depan area ini akan diisi juga dengan seni pertunjukan hingga event-event menarik,” ucap Ganjar.

Ia juga meminta, agar ada negosiasi yang baik terkait harga sewa dari para pengelola dengan UMKM. Sebab lantaran COVID-19, banyak UMKM yang kesulitan. Namun sekarang kondisi yang mulai bangkit, diharapkan mampu mendorong pendapatan dan kesejahteraan UMKM.

“Kami siap membantu UMKM, semoga kerja sama ini memiliki manfaat yang baik selanjutnya,” kata Ganjar.

Dukungan Kementerian

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, Presiden Jokowi menekankan bahwa, UMKM memiliki kontribusi besar bagi ekonomi nasional. Kemenhub turut mendukung dengan meyiapkan sistem transportasi yang layak sebagai akses kepada UMKM.

“Infrastruktur transportasi yang layak, menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Bahkan pembangunan infrastruktur turut meningkatkan ekonomi pariwisata dan ekonomi dalam negeri secara keseluruhan. Kami menyambut baik MoU ini, Kemenhub mendukung pemanfaatan infrastruktur publik agar dapat dimplementasi dengan komitmen pihak terkait, selaku pemerintah untuk dapat terus berkolaborasi,” ujar Budi.

Senada disampaikan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting yang mengatakan, Kementerian BUMN sangat mendukung pengembangan UMKM. Hal ini terlihat dari empat strategis yang dilakukan Kementerian BUMN kepada UMKM.

Pertama, secara konsisten memberikan pembinaan dan kapasitas UMKM melalui belajar di Rumah BUMN yang saat ini jumlahnya mencapai 245 unit di seluruh Indonesia. Kedua, mendukung pembiayaan dari Himbara baik bank maupun nonbank melalui program Mekaar lewat PNM, Pegadaian, juga perusahaan penjaminan di bawah koordinasi BUMN termasuk asuransi kredit gagal panen.

Ketiga, akses pemasaran baik online melalui Pasar Digital (PaDi) UMKM, maupun pemasaran secara offline lewat Sarinah. “Termasuk peluang bagi UMKM di rest area seperti ini jika ada produk yang bisa dikurasi dan masuk dalam pemasaran Sarinah sangat dipertimbangkan,” kata Loto.

Keempat, pemanfaatan melalui komersial infrastruktur publik yang diamanatkan 30 persen.