Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov Jabar Optimistis 2,2 UMKM Punya NIB pada Akhir Tahun 2023

Kompas.com - 17/11/2023, 17:33 WIB
Wahyu Adityo Prodjo

Editor

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat optimistis 2,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah memiliki dan terdaftar dalam nomor induk berusaha (NIB) sampai akhir 2023. Adapun jumlah UMKM di Jawa Barat tercatat sebanyak enam juta unit.

Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jawa Barat Dodin Rusmin Nuryadin, menjelaskan, terdapat 600.000 UMKM baru memiliki NIB dalam periode Januari sampai September 2023.

Dengan demikian, secara total sejak dirilis pada Agustus 2021, UMKM yang memiliki NIB telah mencapai 1,2 juta unit atau kurang 1 juta unit dengan target 2,2 juta unit tahun ini.

Dodin yakin target tercapai dengan semakin banyaknya pelaku usaha memiliki NIB. Pada 21 November 2023 mendatang, pemerintah akan digelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023 di SOR Arcamanik, Kota Bandung.

"Kegiatan itu setidaknya akan dihadiri 1.200 UMK. Kami sudah menyebar link. Nanti akan mendapat pelayanan di samping NIB, ada sertifikasi halal, e-catalog, SNI, BPOM, HAKI dan lain-lain. Target kami, tambahan satu juta sampai akhir tahun, insya Allah tercapai. Dalam waktu dekat, kalau ada seperti ini pelayanan kami lebih masif, mudah-mudahan bisa tercapai," ujar Dodin seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Hadirkan Wajah-wajah Baru UMKM, Omzet Pasar Kreatif Bandung 2023 Capai Rp 6,7 Miliar

Dodin mengakui masih ada beberapa kendala dalam mengupayakan UMKM Jabar memiliki dan terdaftar dalam NIB. Salah satunya adalah masih ada stigma bahwa untuk mengurusnya sulit dan berbayar. Padahal tak demikian.

Karenanya, kata dia, butuh sosialisasi secara gencar, untuk mengedukasi masyarakat terutama UMKM, terkait kepemilikan NIB ini.

Dodin berharap melalui upaya bersama, kolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mengejar legalitas usahanya saat ini.

"Memang ada mindset kurang ramah. Takut ada biaya, bertele-tele, padahal sebetulnya mudah. Maka, kami akan lakukan sosialisasi secara masif. Pelayanan sampai ke desa, kolaborasi dengan (pemerintah) kota dan kabupaten. Insya Allah dengan kolaborasi, bisa cepat sampai ke teman-teman UMK untuk mendapatkan informasi secara utuh," tutur Dodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau