BSN Sebut 64 Juta UMKM Bisa Tingkatkan PDB Nasional hingga Rp 1.000 Triliun

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN), Doni Purnomo mengatakan potensi UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Saat ini, kata dia, ada sebanyak 64 juta lebih UMKM yang ada di Indonesia. Jumlah UMKM tersebut bisa didorong untuk menaikan PDB Indonesia yang saat ini mencapai Rp 15.000 triliun.

Doni menerangkan, jika 1 juta UMKM didorong untuk bisa menaikkan omzetnya hingga Rp 1 miliar, artinya dari UMKM, PDB Indonesia bisa naik Rp 1.000 triliun. 

"Kalau kita mengejar Amerika Serikat yang PDB nya Rp 20.000 triliun, mungkin kita tinggal meningkatkan omzet 3 juta UKM masing-masing Rp 1 miliar artinya ini hitungan simpel yang saya yakin bahwa Indonesia sebetulnya bisa untuk menjadi Indonesia On Corporate," katanya saat ditemui di Gedung PLUT Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024). 

Peningkatan PDB melalui UMKM, kata dia, bisa memanfaatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang tersebar di Indonesia. Saat ini, Terdapat 100 PLUT salah satunya di Kabupaten Bandung. 

Menurutnya, jika selama kurun waktu 5 tahun setiap UMKM yang berada di PLUT Kabupaten/Kota bisa meningkatkan omsetnya sebesar Rp 1 miliar, maka cita-cita Indonesia untuk tergabung dalam G-8 bisa terwujud. 

"Begini ada 100 PLUT katakanlah ada 500 sampai 2.000 UMKM, dan masing-masing bisa meningkatkan omzetnya Rp 1 Miliar, kita bisa menghasilkan dua kali lipat PDB kita, itu kalau hitung-hitungan sederhana," ujar Doni. 

Baca juga: Pasar Digital UMKM di Bali Bukukan Transaksi Rp105 miliar

Namun, kata Doni, saat ini yang menjadi persoalan adalah upaya pembinaan UMKM yang masih berorientasi pada penjualan, artinya produk UMKM dikatakan berhasil apabila laku keras di pasar. 

Padahal, kata Doni, diperlukan juga fasilitas seperti Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) hingga fasilitas hukum bagi UMKM. 

Doni membenarkan, salah satu yang menjadi perhatian yakni para UMKM kerap mengalami kendala apabila menghadapi proses hukum, terutama saat bersinggungan dengan pengusaha besar. 

"Nah ke depan saya harap pak Deputi bisa menaikan targetnya dari 1.000 UKM yang dibina bisa menghasilkan omzet yang signifikan, sehingga kontribusi ekonomi dari pembinaan oleh PLUT ini bisa benar-benar kita rasakan," bebernya. 

Sebetulnya, kata dia, Indonesia bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan hanya dengan berjualan di dalam negeri saja. 

Hanya saja, kata dia, saat ini negara kita memiliki hutang negara. Doni menjelaskan, hutang hanya bisa dibayar jika Indonesia memiliki cadangan devisa, dan cadangan devisi itu bisa diperoleh jika nilai perdagangan nasional surplus. 

Melihat itu, lanjut dia, negara tidak bisa membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian. Doni mengaku perlu adanya agregator yang bisa membawa produk UMKM ke luar negeri. 

Agregator itu, sambung dia, bisa berupa koperasi, jika koperasi maka koperasi itu bisa bertransformasi menjadi konglomerasi. 

"Makanya hari ini kami mengundang direktorat Asean harapannya produk yang sudah dibina itu mendapatkan pasar dalam negeri ini bisa dikenalkan melalui SNI Corner dan regulasi negara-negara tujuan ekspor karena untun menegosiasikan produk kita di tujuan ekspor," tambah Doni.

"Intergrasi SNI Corner kedalam PLUT ini juga menjadi sesuatu yang mau tidak mah harus dilakukan, karena tidak mungkin kita hanya membina yang SNI nya saja, kita tidak mungkin juga tidak meningkatkan mutu bisa memperluas pasar, jadi kami berharap bisa merealisasikan dengan segera brand SNI Corner," lanjut Doni.