Total Membantu UMKM

TIDAK dapat disangkal bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Dengan jumlah lebih dari 60 juta unit usaha dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, posisi UMKM sangatlah vital dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Ketika Indonesia dilanda turbulensi ekonomi, UMKM selalu tampil terdepan menjadi bumper dan penyelamat ekonomi masyarakat.

Ketika terjadi krisis ekonomi, UMKM selalu menjadi penopang sehingga ekonomi masyarakat tidak jatuh ke dalam lubang krisis yang lebih dalam.

Pada krisis tahun 1998/1998 dan 2008, UMKM mampu tampil menjadi pahlawan perekonomian. UMKM sanggup menyerap para tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terlempar dari sektor industri dan sektor formal.

Pada krisis tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, walaupun tidak mampu menjadi pahlawan sebagaimana pada krisis 1997/1998 dan 2008, UMKM mampu menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami pemulihan paling cepat.

Namun sayangnya, status sebagai pahlawan serta perannya yang sangat vital dalam perekonomian nasional, tidak serta serta menjadikan UMKM sebagai target utama pembangunan ekonomi nasional.

Bahkan UMKM terkesan “diternakan” dan dipeliharan supaya tetap ada dan bertambah banyak. Sampai saat ini hampir tidak ada pelaku UMKM yang naik kelas menjadi usaha besar atau hanya menjadi kelas menengah dari yang awalnya kelas mikro dan kecil.

Supaya UMKM naik kelas, maka diperlukan kebijakan afirmasi dari pemerintah dan dukungan dari semua stakeholder. Kebijakan dan bantuan yang dibuat harus menyeluruh menyentuh semua aspek, tidak parsial dan “setengah-setengah”.

Permasalahan UMKM

Selama ini, UMKM harus menghadapi permasalahan dari dua sisi sekaligus. Permasalahan pertama berkaitan dengan permasalahan internal di dalam operasional UMKM dan permasalahan kedua berasal dari lingkungan eksternal.

Namun tidak jarang, kedua sisi permasalahan tersebut saling beririsan dan bersinggungan serta berkorelasi satu sama lainnya.

Dari sisi internal, UMKM saat ini masih harus berkutat dengan berbagai keterbatasan, mulai dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), akses terhadap pasar, dan akses terhadap permodalan. Keterbatasan kualitas SDM menjadikan kinerja sebagian UMKM tidak efisien.

Beberapa UMKM dikelola dengan prinsip kekeluargaan sehingga manajemen dan pengelolaan UMKM tidak optimal.

Proses produksi dan pembagian kerja tidak diatur secara profesional sehingga produk yang dihasilkan tidak jarang kurang kompetitif.

Keterbatasan SDM juga tidak jarang menyebabkan proses pencatatan keuangan tidak tersedia dengan lengkap dan baik sehingga arus keluar masuk kas tidak terukur dengan jelas.

Keterbatasan akses terhadap pasar juga menjadi permasalahan yang belum terpecahkan secara tuntas.

Perkembangan teknologi digital yang saat ini terjadi secara masif telah membantu sebagian UMKM. Namun sebagian lain malah berguguran akibat tidak mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik.

UMKM yang dijalankan oleh generasi baby boomer dan generasi X sering kali kesulitan untuk menggunakan teknologi digital dan pada akhirnya tidak sedikit yang usahanya gulung tikar dan tergantikan oleh usaha-usaha rintisan (start-up).

UMKM yang beroperasi di wilayah-wilayah blank spot sinyal juga mengalami kesulitan yang tidak kalah besar.

Pasar-pasar elektronik yang berkembang pesat saat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM yang berada di wilayah-wilayah blank spot.

Pada akhirnya mereka tergantikan oleh pelaku-pelaku UMKM baru yang berada di wilayah terjangkau sinyal dan mampu beradaptasi dengan keberadaan pasar-pasar elektronik.

Masalah lain yang tidak kalah pelik adalah akses terhadap permodalan yang mudah dan murah. Usaha UMKM masih dipandang sebagai usaha yang penuh risiko sehingga tidak banyak lembaga keuangan yang berminat untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM.

Jika terdapat lembaga perbankan yang mau memberikan pembiayaan kepada UMKM, maka tingkat suku bunga yang dibebankan akan sangat tinggi sebagai konsekuensi tingginya risiko usaha UMKM.

Akhirnya pilihan pembiayaan bagi UMKM sangat terbatas, menggunakan dana pembiayaan dari lembaga pembiayaan dengan suku bunga pinjaman yang sangat mahal atau menggunakan dana sendiri yang jumlahnya sangat terbatas jika tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM dari waktu ke waktu tidak pernah berubah, bahkan cenderung semakin akut karena tidak pernah diselesaikan ke akar permasalahannya sampai tuntas dan menyeluruh (komprehensif).

Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif, menyeluruh, tidak parsial, dan menyentuh sampai ke akar masalahnya.

Solusi komprehensif

Selama ini pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat berbagai program untuk membantu pengembangan UMKM.

Namun sayangnya, program-program tersebut masih kurang efektif meningkatkan kinerja UMKM secara keseluruhan. Program-program penguatan dan pengembangan UMKM tersebut terkesan masih parsial dan belum terintegrasi.

Masing-masing pihak memiliki UMKM binaan sendiri-sendiri yang kadang saling beririsan dan sering kali tidak berkaitan.

Seyogyanya program-program UMKM harus saling berkaitan, terintegrasi, dan menyeluruh. Pengelolaan UMKM harus mulai dari hulu sampai hilir, menyelesaikan masalah UMKM dari ujung sampai akhir, menyelesaikan masalah lama tanpa memunculkan masalah baru.

Pemerintah perlu menetapkan target pengembangan UMKM yang tepat dan akurat. Tidak perlu muluk-muluk membangun seluruh UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha.

Pemerintah cukup menetapkan target prioritas yang bisa menjadi sektor kunci untuk UMKM-UMKM lainnya.

Pemilihan target ini bisa disesuaikan dengan program jangka menengah panjang pemerintah, mulai dari sektor usaha yang akan dikembangkan sampai wilayah geografis yang akan pertama diluaskan.

Dari 60 juta unit usaha mungkin hanya sebagian kecilnya saja yang menjadi target prioritas untuk dikembangkan dan dinaikkan kelasnya menjadi usaha menengah besar.

Setelah itu, para pelaku UMKM akan berjalan mandiri menjadi lokomotif ekonomi yang lebih besar dan lebih cepat.

Program pengembangan UMKM bisa dilakukan paralel sehingga efektivitasnya bisa langsung dirasakan. Program pengembangan SDM bisa dilakukan berbarengan dengan program pengembangan akses pasar dan akses permodalan.

Program pengembangan SDM bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program pendidikan vokasi bisa menjadi program unggulan dalam meningkatkan kualifikasi para pelaku UMKM mulai dari pendidikan manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, sampai manajemen pemasaran.

Pemerintah juga bisa mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan teknologi tepat guna bagi UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat kompetitif di pasar nasional dan global.

Di samping teknologi tepat guna, pemerintah juga harus menciptakan rantai pasok yang efisien sehingga biaya logistik yang harus ditanggung UMKM menjadi lebih murah.

Sentra-sentra produksi unggulan harus terus dibangun dengan dukungan sarana infrastruktur berkualitas. Jalan, pasar, jembatan, pelabuhan, jaringan sinyal internet, dan sarana infrastruktur pendukung lainnya harus tersedia dengan baik.

Untuk akses permodalan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia dan OJK harus bersinergi membuat kebijakan yang mendorong kinerja UMKM.

UMKM yang telah menjadi target prioritas pembangunan pemerintah harus mendapat dukungan penuh dari lembaga moneter dan keuangan.

Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia bisa mengarahkan penyaluran pembiayaan lembaga perbankan ke para pelaku UMKM. Bank Indonesia juga bisa membuat kebijakan Loan To Value (LTV) lembaga perbankan yang mendorong UMKM.

Selain itu, melalui kebijakan suku bunga acuan, Bank Indonesia harus mampu menciptakan suku bunga pasar yang murah bagi UMKM.

Bank Indonesia harus mampu menciptakan instrumen moneter yang mendukung terciptanya suku bunga pinjaman yang murah dan juga mudah diakses oleh UMKM.

Jangan sampai suku bunga acuan yang dibuat Bank Indonesia malah mempersulit akses UMKM dan menimbulkan biaya tinggi bagi para pelaku UMKM.

Bank Indonesia juga harus terus meningkatkan digitalisasi sistem pembayaran yang efisien, murah, dan mudah bagi UMKM.

Sistem pembayaran QRIS dan BI-Fast yang selama ini dikembangkan Bank Indonesia, harus terus digenjot dan diarahkan untuk membantu transaksi keuangan UMKM. Sistem QRIS dan BI-Fast tidak boleh tersentralisasi di wilayah perkotaan dan di Pulau Jawa saja.

Sistem pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia harus mampu memeratakan pembangunan UMKM. Program QRIS dan BI-Fast yang dikembangkan Bank Indonesia tidak boleh menciptakan ketimpangan baru, baik antarwilayah maupun antarpelaku ekonomi.

Selain Bank Indonesia, OJK juga harus mendorong lembaga perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ke UMKM, khususnya bank-bank yang memiliki kemampuan dalam pembiayaan UMKM. OJK perlu mendorong pembiayaan yang murah dan mudah.

Pemerintah bersama OJK bisa bersinergi untuk menciptakan program pembiayaan dengan tingkat suku bunga rendah sehingga biaya modal yang ditanggung UMKM menjadi lebih murah.

Namun tentunya program ini tidak boleh dilakukan secara “tebar jaring”, serampangan, dan asal-asalan.

Semua program pengembangan UMKM harus terarah dan terintegrasi dengan program UMKM yang menjadi target pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK.

Semua kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi dan berkolaborasi dengan target dan tujuan yang sama. Dengan langkah yang sama, dilakukan secara bersama, maka langkah untuk mencapai tujuan akan terasa lebih mudah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.