Teten Masduki Minta PLUT Sediakan Co-Working Space

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki meminta PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) menyediakan Co-Working Space bagi talenta muda untuk melakukan inovasi produk UMKM.

Teten mengatakan, saat ini banyak area publik yang dilengkapi dengan fasilitas Co-Working Space. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini bekerja dapat dilakukan dari berbagai tempat sehingga keberadaan Co-Working Space di PLUT bisa menjadi sebuah inovasi dalam pelayanan.

"Kebutuhan untuk Co-Working Space dalam PLUT perlu diperkuat kebutuhannya karena anak muda ini perlu tempat untuk berexsercise, bertemu dengan komunitas, dan membangun komunitas kreatif untuk melahirkan inovasi produk," ucap Teten dalam siaran persnya.

Selain menjadi tempat "nongkrong" para kaum milenial untuk berkreasi dan inovasi, lanjut Teten, PLUT diminta untuk tak melupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya dalam membina dan memberikan pelayanan bagi UMKM.

Di kantor PLUT tersebut harus ada profesional talent yang dapat menjadi pembimbing bagi UMKM agar produk-produknya lebih berdaya saing.

"Kita perlu meredesain PLUT ini untuk melakukan inkubasi pada calon wirausaha muda sehingga menjadi tangguh, mengkurasi produk mereka, menjadi tempat showcase bahkan menjadi pusat konsultasi bisnis bagi UMKM," ulas Teten.

Untuk menjadi Co-Working Space dan pusat pengembangan UMKM yang representatif, Teten mengaku akan menggandeng berbagai pihak seperti inkubator swasta, akademisi dari kampus hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.

Kerjasama yang erat antar pemangku kepentingan tersebut diyakini akan membantu pencapaian target pemerintah menaikkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen di tahun 2024.

"Kami, PLUT, inkubator swasta dan universitas akan menjadi tiga serangkai untuk melakukan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM supaya semakin berdaya saing tinggi," kata Teten.

Lebih lanjut, Teten menjelaskan saat ini rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,55 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang rata-rata mencapai 4 persen.

Oleh sebab itu demi mencapai target rasio kewirausahaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Wirausaha.

"Dari Perpresnya itu kita akan sama-sama bikin rencana strategis nasional, ini harus jadi momentum untuk kita ubah dunia. Ini mimpi harus besar dan saya optimis karena Presiden berkomitmen untuk mendukung UMKM," tambah Teten.

Dok. Kemenkop UKM PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu Essam Alqararah, UNIDO Country Representative mengatakan siap mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui beberapa program yang kini sudah dijalankan.

Sebagai Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), program dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) lebih banyak menyasar pada kaum muda dan wanita. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah Indonesia untuk lebih banyak mencetak entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif.

"Kami adalah lembaga yang resmi dari PBB yang selalu siap mendukung program pengembangan kapasitas bagi anak muda. Jadi 50 persen dari penerima manfaat dari program kami memang adalah pemuda dan perempuan," ungkap Teten.

Essam mengapresiasi inisiatif kerjasama yang baik antara KemenKopUKM dan UNIDO yang terjalin selama ini.

Essam menambahkan, bahwa UNIDO terlibat aktif dalam berbagai pelatihan peningkatan SDM pelaku UMKM di Indonesia. Essam berharap melalui kolaborasi yang baik Indonesia bakal menjadi salah satu negara yang kuat perekonomiannya.

"Saya sadari akan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mendorong UMKM di Indonesia. Sebab UMKM statusnya rata-rata masih kecil, oleh karena itu UNIDO sangat senang bekerjasama dengan KemenkopUKM, pemerintah pusat atau daerah," pungkasnya.