Komitmen Pemerintah Belanja Produk UMKM Capai Rp481 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen pemerintah untuk melakukan pembelanjaan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diperkirakan mencapai angka ratusan triliun rupiah. Hal itu tercatat dalam komitmen belanja pemerintah terhadap produk UMKM dari acara Showcase dan Business Matching Tahap 2.

"Sudah tercatat komitmen belanja pemerintah terhadap produk UMKM sesuai data RUP LKPP mencapai Rp481 triliun. Langkah berikutnya adalah merealisasikan komitmen menjadi kontrak kerjasama dengan para UMKM," kata Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/4/2022) malam.

Dengan pencapaian tersebut, bagi Hanung, menjadi bentuk dukungan penuh dari kementerian dan lembaga dalam menggunakan produk dalam negeri produksi UMKM.

"Artinya juga, produk UMKM memiliki potensi untuk terus berkembang," kata Hanung.

Menurut Hanung, gelaran Showcase dan Business Matching Tahap 2 ini juga membuktikan bahwa produk UMKM siap untuk melakukan penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Saya berharap, dengan adanya kesempatan menjual produk melalui e-Katalog, para pelaku UMKM terus menjaga dan meningkatkan kualitas produknya," kata Hanung.

Showcase dan Business Matching Tahap 2 merupakan ajang yang mempertemukan stakeholder dengan produsen barang/jasa dalam upaya meningkatkan serapan belanja pemerintah atas produk dalam negeri dalam rangkaian Gernas BBI.

Hanung menambahkan, di ajang ini para pelaku UMKM bisa bertukar informasi terkait pasar bagi produk yang dihasilkannya.

"Kami juga sediakan Coaching Clinic untuk membantu pelaku UMKM untuk bisa masuk e-Katalog," kata Hanung.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diimplementasikan melalui belanja kementerian.

Dari pagu anggaran barang/jasa 2022 Kemenag sebesar Rp25,84 triliun yang dialokasikan kepada 4593 Satuan Kerja, Rp19,7 triliun (76,24 persen) diantaranya sudah menggunakan produk dalam negeri. "Kami sudah melebihi target nasional sebesar 40 persen," kata Zainut.

Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto menilai Showcase dan Business Matching Tahap 2 merupakan kebijakan yang sangat baik dan wajib terus mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga.

"Tak hanya untuk belanja produk UMKM, kami juga sudah mengeluarkan aneka kebijakan untuk pengembangan UMKM. Diantaranya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga ragam pembiayaan khusus untuk UMKM," papar Tri.

Tri menerangkan, APBD memiliki anggaran sebesar Rp1.193,8 triliun, dimana potensi untuk produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp389,24 triliun. Sedangkan untuk APBN sebesar Rp2714,2 triliun ada potensi PDN sebesar Rp357,8 triliun.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hengky Hotma Parlindungan Manurung juga optimistis belanja kementeriannya terhadap produk UMKM bisa menembus angka 40 persen.

Bahkan, lanjut Hengky, pihaknya sudah mendorong hotel-hotel tidak lagi menyediakan kopi dan teh impor, melainkan kopi dan teh lokal. "Ada juga displai-displai di hotel-hotel yang menyajikan produk UMKM," kata Hengky.

Hengky pun berharap langkah di ajang ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut.

"Kita akan terus membangun enterpreneur untuk masuk rantai pasok industri pariwisata," kata Hengky.

Era Emas UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar menyebutkan, saat ini menjadi era emas bagi produk UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"Sudah ada Inpres Nomor 2/2022 yang berisi insentif pajak bagi UMKM, kemudahan pembiayaan, hingga fasilitas pemasaran dalam e-Katalog LKPP," kata Cahyo.

Cahyo mengakui, belanja Kemenkumham terhadap produk UMKM sudah melebihi dari sebesar 40 persen.

"Oleh karena itu, saya terus berharap agar pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasanya," kata Cahyo.

Cahyo pun meminta langkah pemberdayaan UMKM tidak berhenti hanya sampai di kementerian dan lembaga saja.

"Kita harus bisa menembus pasar lebih luas, yaitu pasar global. Produk UMKM kita harus kompetitif bersaing dengan produk global," kata Cahyo.