Pemerintah Ingin Sertifikasi Halal untuk UMKM Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ingin agar proses sertifikasi halal untuk UMKM dipercepat guna menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS seusai mengikuti Rapat Pleno kedua KNEKS yang dipimpin Wapres, di Kementerian Keuangan, Senin (30/5/2022).

"Yang sekarang masih kurang yaitu sertifikasi halal UMKM. Kalau jumlah UMKM saat ini 60 juta, dengan kecepatan yang sekarang ini ada, akan dibutuhkan waktu lama," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Rahasia Sukses Membangun Bisnis

Sementara itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan agenda utama Rapat Pleno KNEKS hari ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat halal dunia.

Upaya-upaya yang akan dilakukan adalah penguatan masterplan, melengkapi data ekonomi syariah hingga membangun komite daerah ekonomi dan keuangan syariah.

Lembaga Swasta

Sebelumnya pada awal tahun ini, Wapres menyebutkan bahwa Pemerintah berharap UMKM bisa lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal seiring dengan pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari pihak swasta.

Wapres menuturkan, pendirian LPH oleh lembaga swasta tersebut juga untuk memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan mengembangkan industri halal di Indonesia.

"LPH yang tersebar di seluruh daerah menjadi penting untuk mendorong dan memudahkan para pelaku usaha memperoleh sertifikat halal bagi produknya, termasuk melayani UMKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta," katanya, Selasa (25/1/2021).

Baca juga: Selain Bunga, Ketahui 5 Biaya Lain Pinjaman KTA Modal Usaha

Dengan mendapatkan sertifikasi halal tersebut, maka produk-produk buatan UMKM di Indonesia dapat menjangkau dan menyasar pasar produk halal di tingkat global.

Wapres mengatakan pemerintah terus bekerja untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal terbesar di dunia pada 2024, sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang tidak dapat ditinggalkan.

"Saat ini kita terus berpacu dengan waktu, utamanya untuk mewujudkan dua pekerjaan besar pada 2024, yaitu kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman, sekaligus visi Indonesia sebagai pusat industri produk halal dunia," ujar Wapres saat itu.