Jokowi Minta Koperasi Bangun Pabrik Minyak Makan Merah

MEDAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara khusus meminta agar koperasi yang telah siap di sejumlah daerah untuk membangun pabrik minyak makan merah. Nantinya, pabrik minyak makan merah bisa sebagai alternatif pencegahan stunting dan gizi buruk di kalangan masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan, pada Kamis (7/7/2022) mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti dan mendorong sejumlah koperasi untuk mulai memproduksi minyak makan merah.

“Presiden meminta kami untuk menindaklanjuti agar koperasi ini menjadi produsen minyak makan merah. Kami akan segera tindaklanjuti karena pada dasarnya koperasi sudah ada beberapa yang siap,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Teten mengatakan, Presiden Jokowi akan menggelar rapat koordinasi melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM dengan beberapa pihak yang terkait diantaranya Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada pekan depan.

Baca juga: Dicurhati Petani, Teten Masduki Siap Dukung Pembangunan Pabrik Olahan Kelapa Sawit

Minyak makan merah merupakan inovasi dari produk turunan kelapa sawit selain CPO, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi. Minyak makan merah digunakan untuk menggoreng hingga dapat dikonsumsi langsung sebagai minyak makan.

Keunggulan minyak makan merah disebut memiliki kandungan gizi tinggi, mengandung beta karoten, vitamin A, fitonutrien dan komposisi asam lemak sehingga menjadi produk fungsional yang strategis dalam pengentasan stunting di Indonesia.

Selain itu kandungan fitonutrien pada minyak makan merah, terutama vitamin E, dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif kosmetikal yang dapat mencegah penuaan dini dan bahan farmasi pencegah penyakit degeneratif.

Dok. KemenKopUKM Minyak makan merah merupakan inovasi dari produk turunan kelapa sawit selain CPO, yang dapat dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan makanan yang multifungsi. Minyak makan merah digunakan untuk menggoreng hingga dapat dikonsumsi langsung sebagai minyak makan.

Teten mengatakan koperasi di Indonesia sangat potensial untuk diposisikan sebagai produsen minyak makan merah dengan dipasok oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Teten beralasan, nilai investasi yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan pabrik minyak goreng komersial. Di samping itu biaya logistik dari produksi minyak makan merah ini juga relatif kecil.

"Kita perlu mempercepat hilirisasi sawit oleh koperasi sehingga petani sawit mendapatkan nilai tambah ekonomi lebih besar dan penyerapan hasil panen petani menjadi lebih pasti.," kata Teten.

Teten sempat berdialog dengan petani sawit binaan Koperasi Sawit Unggul Sejahtera Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara, belum lama ini sebagai salah satu koperasi piloting yang didorong untuk memproduksi minyak makan merah.

Dengan begitu, menurut Teten, para petani sawit akan mendapatkan nilai tambah dan mampu menerima manfaat dari pengelolaan bisnis sawit.

Baca juga: Gantikan Lilin Lebah, Sawit Dipakai untuk Coating Buah agar Tahan Lama

Teten menambahkan, saat ini teknologi untuk memproduksi minyak makan merah sendiri bahkan sudah ada di PPKS Medan.

Karena pengolahannya yang sederhana, Teten optimistis koperasi mampu membangun pabrik minyak makan merah ini.

"Dengan adanya pabrik minyak makan merah dari koperasi ini, diharapkan akan memperkuat pasokan minyak goreng ke masyarakat yang lebih murah dan sehat. Turunannya juga bisa jadi produk kosmetik, farmasi, dan masih banyak lainnya," kata Teten.

Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Teten berharap dukungan seluruh stakeholder untuk mensosialisasikan minyak makan merah oleh koperasi.

Hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.