Bertolak ke Jepang, KemenKopUKM Perkuat Kerjasama Indonesia-Jepang

Dalam prioritas kebijakan Indonesia, kata Teten, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan substitusi impor melalui afirmasi 40 persen belanja barang dan jasa Pemerintah dan BUMN untuk produk UMKM. Serta kemudahan pembiayaan UMKM dengan meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM dari sekitar 21 persen saat ini menjadi 30 persen pada 2024.

“Kami juga melanjutkan hilirisasi komoditas unggulan oleh UMKM. Seperti rumput laut, perikanan (termasuk udang, kepiting, dan sidat), natural ingradient, bio farmaka, buah-buahan, bambu, kelapa, kelapa sawit, dan peningkatan nilai tambah bagi komiditas unggulan tersebut,” kata Teten.

Kolaborasi Smesco

Pada pertemuan dengan Tokyo SME Center, Teten mengatakan, memiliki Smesco sebagai lembaga pemasaran koperasi dan UKM Indonesia. Bahkan Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan SMRJ.

Indonesia saat ini sedang melakukan hilirisasi produk tambang, Indonesia tidak akan mengirim raw material. Kemudian kebijakan substitusi impor untuk pengadaan barang Pemerintah, 40 persen APBN untuk membeli produk lokal. Dengan lokal konten 100 persen untuk perusahaan besar.

“Kami mengajak SME Jepang untuk join venture dengan UKM indonesia. Kerja sama dengan Tokyo SME dengan Smesco. Indonesia rangking enam start-up di dunia. Penting untuk dikerjasamakan dengan start-up di jepang,” kata Teten.

Baca juga: Bangun Ekosistem UMKM Bidang Teknologi, Lima Start-Up Asal Taiwan Sambangi Smesco

Turut mendampingi, Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM atau Smesco Wientor Rah Mada mengatakan, Smesco sebagai lembaga di bawah KemenKopUKM, mendukung segala proses yang dilakukan ke depannya. Karena saat ini SME Support Jepang pun sudah memiliki desk di Indonesia.

“Kita bisa bekerja sama transfer teknologi dan pengetahuan untuk SME. Seperti adanya SME Support Center, mampu membantu UKM lokal Jepang. Misalnya apakah ada tren tertentu untuk bersama-sama mengejar pasar internasional,” kata Wientor.