Jokowi Sebut BRILIANPRENEUR 2023 Jadi Ajang Pertemuan Buyers dan Pelaku UMKM

KOMPAS.com – Pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENUER 2023 secara resmi dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Kamis (7/12/2023).

Jokowi mengapresiasi penyelenggaraan Brilianpreneur 2023 karena kegiatan ini penting dilakukan untuk mempertemukan buyers dengan para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Hal ini karena produk UMKM yang sudah ekspor hanya 15,7 persen. Angka ini jauh di bawah Singapura yang menyentuh 41 persen dan Thailand 29 persen. Tentu ini menjadi pekerjaan besar kita,” lanjut Jokowi pada pameran Brilianpreneur 2023 di JCC, Jakarta pada Kamis (7/12/2023).

Baca juga: LPEI dan Pemprov Sumbar Teken MoU untuk Perkuat UMKM Berorientasi Ekspor

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pada pameran tahun ini pihaknya berhasil mendorong sebanyak 700 pelaku UMKM yang pada awalnya hanya 155 pelaku UMKM.

Nur Wahyu Pratama Laporan Menteri BUMN, Erick Thohir pada Brilianpreneur 2023 di JCC, Jakarta pada Kamis (7/12/2023)

“Nilai transaksi juga meningkat, pada tahun 2019 hanya 33,5 juta US dollar dan pada tahun 2023 sudah menyentuh 80 juta US dollar dan kita harapkan terus meningkat. Selain itu, pada tahun ini juga terdapat partisipasi buyer dari 7 negara,” tambah Erick Thohir.

Erick Thohir juga akan terus mendorong terhadap 30 juta pelaku UMKM yang masuk ke sistem digital melalui akses pembiayaan bank-bank BUMN di Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Baca juga: 6 Tips Sukses Memulai Bisnis Bengkel Motor Listrik

“Saat ini kita sudah berikan pembiayaan ke UMKM hampir Rp 1.600 trilliun per september 2023 dan 83 persennya dari BRI. Kita mendorong Himbara lain untuk terus meningkatkan pembiayaan tersebut,” ujar Erick Thohir.

Di samping itu, Jokowi mengatakan, pembiayaan UMKM harus dipermudah, Jokowi melihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM hanya diangka 21 persen.

“Angka ini jauh dibandingkan China yang sudah 65 persen, Jepang 65 persen, dan India sebesar 50 persen. Karenanya, Menteri BUMN dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memperbaiki regulasi penyaluran kredit, karena tidak semua pelaku UMKM memiliki aset agunan,” tambah Jokowi.

Baca juga: Kisah Sukses Ajeng Respati dan Nesya Valeria Rintis Havilla Tea

Jokowi melihat, setiap penyaluran kredit juga harus memperhatikan prospek bisnis kedepannya, tidak melulu melihat agunan.

“Kalau pelaku UMKM tidak memiliki agunan tapi prospek bisnis ke depannya bagus mestinya bisa diberikan kredit,” jelas Joko Widodo.

“UMKM kita harus terus naik kelas, go digital, go internasional, dan harus menguasai pasar lokal yang kita miliki karena pasar kita besar sekali tapi juga tidak boleh melupakan pasar ekspor dan global,” tutup Joko Widodo.