Pemprov Sumut Libatkan UMKM untuk Produksi Suvenir PON 2024

MEDAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setempat untuk produksi dan penjualan suvenir serta barang-barang resmi jelang dan saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

"Kami terus berkoordinasi dengan PB PON terkait hal itu. Ini mesti dikomunikasikan karena lisensi logo-logo PON dan penggunaannya dipegang PB PON," ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut Naslindo Sirait di Medan, Kamis (24/5/2024) seperti dilansir dari Antara.

Menurut Naslindo, pelibatan UMKM dalam PON 2024 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara penting agar dampak ekonomi dari pesta olahraga tanah air itu dirasakan semua pihak.

UMKM-UMKM itu, dia menyebut, dapat ditempatkan di arena-arena pertandingan PON yang ada di Sumut. Memberdayakan UMKM, kata dia, akan membuat perekonomian Sumut bertumbuh.

"Kami ingin supaya UMKM Sumut dapat dilibatkan sebanyak-banyaknya. Namun, kami pasti mengurasinya terlebih dahulu agar UMKM yang berpartisipasi benar-benar berkualitas," tutur Naslindo.

Baca juga: Sambut PON XXI, BSI Targetkan 75.000 Pelaku UMKM Gunakan QRIS

Naslindo pun berharap, nantinya pembuatan pernak-pernik PON 2024 tidak dikerjakan segelintir pihak saja yang mengatasnamakan UMKM.

Dengan begitu, semangat supaya Sumut sukses prestasi dan ekonomi di PON 2024 dapat terwujud.

"Ini upaya kami untuk menerjemahkan keinginan dari Pj Gubernur Sumut (Hassanudin-red)," ujar Naslindo.

Nantinya, Naslindo menambahkan, UMKM Sumut yang terlibat di PON 2024 juga dapat menggunakan pembayaran digital ketika melakukan transaksi. Naslindo menegaskan, hal itu menjadi bagian dari pembiasaan UMKM di ekosistem digital.

"Misalnya dengan menggunakan QRIS atau pembayaran elektronik lain. Ini kami dorong agar transaksinya aman. Akan tetapi, kalau pun ada konsumen yang menggunakan tunai juga tetap bisa dilayani," kata dia.

PON 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatra Utara pada 8-20 September 2024. Pesta olahraga multicabang nasional ke-21 itu akan dibuka di Aceh dan ditutup di Sumatra Utara.

Di Sumut, pemerintah provinsi mencatat terdapat 1.166.918 pelaku usaha di wilayahnya, di mana sebanyak 98,87 persen atau 1.153.758 di antaranya bergerak di bidang usaha mikro dan kecil. Adapun 1,12 persen atau 13.610 pelaku yang berada di tataran usaha menengah dan besar.