Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Pemerintah Tak Banyak Beli Produk UMKM

Kompas.com - 21/04/2022, 17:39 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Terbatasnya jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah karena tidak bertemunya antara permintaan dan penawaran.

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengatakan selama ini pemerintah tidak mengetahui produk-produk yang dihasilkan UMKM. Di sisi lain, UMKM tidak mengetahui barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah.

“Persoalan yang saat ini terjadi adalah tidak bertemunya antara supply dengan demand. Jadi pemerintah tidak tahu apa yang bisa dihasilkan oleh UMKM, dan UMKM tidak tahu apa yang dibutuhkan pemerintah,” ungkap dia sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Komitmen Pemerintah Belanja Produk UMKM Capai Rp 481 Triliun

Hanung menyatakan, agar supply and demand bertemu, Kementerian Koperasi dan UKM menggelar business matching tahap II. Hal itu sekaligus untuk meningkatkan nilai transaksi pembelian produk dalam negeri dengan target lebih dari Rp 500 triliun.

Selain adanya business matching, pihaknya juga menyediakan coaching clinic untuk membantu penyedia barang dan jasa utamanya pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.

Misalnya, lanjut dia, terdapat masalah perihal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seperti kesulitan membuat halaman khusus e-Katalog lokal.

“Kemudian, kepada pelaku usaha dalam coaching clinic kita bantu masuk e-Katalog, (urusan) sertifikasi-sertifikasi, dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” ucap Hanung.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto menyatakan potensi belanja PDN sebesar Rp 357,8 triliun dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBN) senilai Rp 2.714 triliun.

Baca juga: Punya Ide Bisnis dan Ingin Bangun Startup? Ikuti Program Tanoto Foundation Ini

“Sementara untuk potensi belanja PDN dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari total anggaran Rp1.193 triliun ialah sebesar Rp389,24 triliun,” kata Tri.

Untuk diketahui, kegiatan business matching tahap II berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com