Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Optimalkan PLUT sebagai Pusat Ekosistem

MEDAN, KOMPAS.com -  Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui pemberdayaan UMKM di sektor pangan.

Helvi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (21/01), mengatakan salah satu langkah untuk mewujudkan swasembada pangan adalah dengan mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai pusat ekosistem swasembada pangan.

“Di Sumatera Utara, ada tiga PLUT yang berlokasi di Medan, Dairi, dan Simalungun. PLUT ini menjadi tempat informasi, pelatihan, dan pendampingan untuk UMKM, mulai dari akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga pengembangan pasar,” kata Helvi dalam keterangan pers, Selasa (21/1/2025).

Dalam upaya lain, Kementerian UMKM juga memfasilitasi legalisasi usaha pada bidang pertanian dengan mendampingi pengusaha UMKM dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Formalitas ini sangat penting agar para pengusaha UMKM bisa mendapatkan akses lebih luas, baik ke pembiayaan maupun ke pasar yang lebih besar,” kata Helvi.

Baca juga: Pemerintah Perkuat Pembiayaan UMKM Pertanian dan Perikanan

Helvi menegaskan bahwa peran UMKM pertanian sangat krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan Indonesia.

“Indonesia memiliki lebih dari 29 juta UMKM pertanian yang menjadi kekuatan besar bagi ketahanan pangan di masa depan. Namun, perlu kita akui bahwa sebanyak 99 persen dari UMKM tersebut masih berupa usaha perseorangan, sehingga skalanya tergolong mikro,” kata Helvi.

Untuk itu, sebagai bentuk dukungan, Kementerian UMKM mengupayakan holdingisasi beras untuk memperkuat ketahanan pangan.

“Ada ribuan Rice Milling Unit (RMU) yang bisa diupayakan untuk di-holding dalam kelompok usaha, sehingga ada link unit yang resmi, menghasilkan langsung beras per kelas. Seperti beras premium dan lain-lain,” ujar Helvi.

Selain itu, kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM sektor pangan terus diperkuat, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.

“Di Sumatera Utara, kami melihat perkembangan yang menggembirakan. Penyaluran KUR sektor pertanian telah mencapai 44 persen pada tahun 2024, menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi UMKM di sektor ini,” kata Helvi.

Helvi juga menyoroti sektor perikanan yang penyaluran KUR-nya mengalami tren penurunan dari 1,8 persen pada 2020 menjadi 1,5 persen pada 2024.

“Hal ini menjadi perhatian kami. Walaupun proporsinya kecil, kami percaya sektor ini juga dapat berkembang jika mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dan teknologi,” kata Helvi.

Baca juga: Kisah Transformasi Pertanian Kopi di Desa Cikoneng

Di sisi lain, menanggapi harga cabai yang kerap kali anjlok saat musim panen, Helvi menjelaskan Kementerian UMKM memiliki Rumah Produksi Bersama (RPB) yang ada di Kabupaten Batu Bara.

“Kami terus mengupayakan program percontohan penggilingan cabai, agar hasilnya bisa diserap langsung Pemerintah untuk menjaga kestabilan harga,” kata Helvi.

Helvi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha UMKM, dan masyarakat untuk memperkuat sektor pangan.

“Mari kita mempererat kolaborasi dengan solid, saya yakin kita dapat mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan terutama pengusaha UMKM di sektor pangan,” kata Helvi.