Pemerintah Perkuat Pembiayaan UMKM Pertanian dan Perikanan

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya peran UMKM di sektor pertanian dan perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Indonesia sendiri saat ini memiliki lebih dari 29 juta UMKM di sektor pertanian yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.

"Dari total UMKM pertanian, 99 persen di antaranya merupakan usaha perseorangan, sementara sisanya terdiri dari 0,02 persen usaha berbadan hukum dan 0,04 persen usaha lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional," ujar Menteri Helvi Moraza dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17//2025) seperti termuat dalam siaran pers.

Namun demikian, menurut Helvi, sektor pangan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu isu utama adalah rendahnya indeks inklusi keuangan bagi petani, pekebun, dan nelayan, yang saat ini berada di angka 62,26 persen.

Selain itu, regenerasi petani menjadi masalah krusial, mengingat 64,2 persen tenaga kerja di sektor pertanian berusia di atas 45 tahun.

Baca juga: KKP Nilai Sertifikasi Halal Mampu Jadikan Indonesia Pusat Industri Perikanan Halal Dunia

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah terus memperkuat kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM, khususnya di sektor pangan. Pada 2024, pemerintah berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp282 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp260 triliun.

"Namun demikian, proporsi penyaluran untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan selama lima tahun terakhir masih rendah berada di kisaran 30 persen, begitupun juga di sektor kelautan yang semula 1,8 persen di tahun 2020 menjadi 1,4 persen di 2024," kata Helvi.

Di Sulawesi Selatan, Helvi menambahkan, capaian realisasi KUR berada di angka Rp16,8 triliun pada tahun 2024. Dari angka tersebut, 45 persen dialokasikan untuk sektor pertanian, jauh di atas rata-rata nasional.

Meski demikian, ia mencatat bahwa proporsi KUR untuk sektor perikanan di provinsi tersebut masih rendah, hanya mencapai 3,9 persen, padahal potensinya sangat besar.

Untuk itu Wamen UMKM mendorong, pemerintah daerah termasuk para bupati dan walikota untuk memaksimalkan program KUR dalam mendukung ketahan pangan.

"Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kementerian UMKM terus mendorong optimalisasi target penyaluran KUR sebesar 60 persen untuk sektor produktif. Saat ini, dari total penyaluran Rp282,44 triliun, baru 57,81 persen atau Rp163,28 triliun yang tersalurkan ke sektor produktif," kata Helvi.

Baca juga: Kisah Transformasi Pertanian Kopi di Desa Cikoneng

Pemerintah juga menggenjot program KUR Klaster dan KUR Alsintan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

"Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan," kata Helvi.

Helvi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat peran UMKM di sektor pangan.

"Dengan kolaborasi yang solid, kita mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM," katanya.