Jokowi: 1 Juta UMKM Harus Sudah Masuk ke Katalog LKPP Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar target satu juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus bisa dilaksanakan secara tuntas pada tahun ini.

Pasalnya, pemenuhan target itu sesuai dengan instruksi yang disampaikannya untuk memprioritaskan produk lokal terutama UMKM dalam belanja anggaran.

"Ini penting sekali, kemarin saya sudah sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri dan dirut BUMN bahwa anggaran APBN, APBD maupun BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita," kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Percepat Produk Koperasi dan UKM Masuk LKPP, KemenKopUKM Optimalkan PLUT

E-katalog yang dimaksud Presiden merujuk pada aplikasi belanja daring yang disediakan LKPP untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan pemerintah.

Sebelumnya, Presiden sempat memerintahkan kepada jajaran gubernur, bupati, wali kota, menteri dan direksi BUMN yang hadir dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (25/3), untuk mengalokasikan sedikitnya 40 persen dari APBN, APBD dan anggan BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.

Dalam acara tersebut, Presiden juga sempat meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengakomodasi UMKM unggul di wilayahnya masing-masing agar nantinya secara keseluruhan satu juta UMKM bisa menembus e-katalog LKPP.

Baca juga: LKPP Targetkan 1 Juta Produk UMKM Masuk Katalog Belanja Pemerintah

Presiden juga kala itu berpesan agar ada kemudahan salah satunya untuk pengurusan sertifikasi SNI bagi produk-produk UMKM.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa rakornas digelar atas dasar empat substansi salah satunya menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital serta memaksimalkan potensi ekonomi yang tercipta.