Bappenas Temukan Sejumlah PLUT KUMKM Hadapi Kendala dan Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PPN/Bappenas menemukan sejumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi UMKM (PLUT-KUMKM) di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemanfaatannya belum optimal.

Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, dalam kunjungannya ke PLUT-KUMKM Kota Bitung dan PLUT-KUMKM Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan beberapa PLUT KUMKM di beberapa daerah sudah berkembang secara mandiri dan mampu memberikan layanan yang komprehensif bagi UMKM.

Fakta itu dibuktikan saat Bappenas melakukan studi pendalaman terhadap layanan yang disediakan oleh PLUT.

Studi tersebut dilakukan terhadap seluruh PLUT yang telah berdiri hingga 2023, baik melalui kuesioner maupun melalui kunjungan lapangan.

Kegiatan tersebut merupakan evaluasi terhadap peningkatan pelayanan PLUT-KUMKM di seluruh Indonesia.

“Namun demikian, hasil studi menemukan bahwa sebagian PLUT lain juga masih memerlukan peningkatan fungsi dan layanannya secara optimal,” ujar Mahatmi dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/9/2024).

Mahatmi menyebut PLUT-KUMKM Kota Bitung dan PLUT Provinsi Sulawesi Utara misalnya, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari sisi infrastruktur hingga pemanfaatan secara optimal.

”Komitmen dan dukungan pemerintah daerah perlu ditingkatkan sehingga semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan di PLUT dan semakin banyak KUMKM yang dapat terbantu oleh kehadiran PLUT,” lanjut Mahatmi.

Baca juga: KemenKopUKM Dorong PLUT Fokus Bangun Produk Khas Daerah dan Berjejaring

Mahatmi menuturkan meskipun PLUT sudah dibangun sejak 2014 dan saat ini sudah ada banyak dinas lain yang membina UMKM di wilayah kerjanya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara tetap harus mengoptimalkan fungsi PLUT-KUMKM untuk layanan pendampingan kepada KUMKM sekitar.

Selain itu, ia menilai masih diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta, untuk mengoptimalkan peran PLUT-KUMKM.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Bagus Rachman, yang juga ikut dalam studi pendalaman yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan berbagai strategi untuk peningkatan pelayanan PLUT-KUMKM.

Menurut Bagus, saat ini yang perlu dilakukan adalah re-branding, sehingga PLUT-KUMKM tidak hanya berperan sebagai one stop service bagi koperasi dan UMKM, tetapi juga membangun ekosistem bisnis.

“Strategi yang perlu dilakukan secara komprehensif antara lain membangun database KUMKM tenant PLUT-KUMKM dalam sistem digitalisasi PLUT-KUMKM, membangun kerja sama dengan seluruh para pemangku KUMKM, seperti dinas terkait, kampus, asosiasi UMKM, komunitas dan mitra usaha menengah dan besar,” ujar Bagus.

Bagus menegaskan PLUT-KUMKM juga harus menjalankan fungsi inkubasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang akan naik kelas melalui formalisasi dan penyusunan model bisnis yang inovatif dalam kelembagaan koperasi.