Total Membantu UMKM

Pasar-pasar elektronik yang berkembang pesat saat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM yang berada di wilayah-wilayah blank spot.

Pada akhirnya mereka tergantikan oleh pelaku-pelaku UMKM baru yang berada di wilayah terjangkau sinyal dan mampu beradaptasi dengan keberadaan pasar-pasar elektronik.

Masalah lain yang tidak kalah pelik adalah akses terhadap permodalan yang mudah dan murah. Usaha UMKM masih dipandang sebagai usaha yang penuh risiko sehingga tidak banyak lembaga keuangan yang berminat untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM.

Jika terdapat lembaga perbankan yang mau memberikan pembiayaan kepada UMKM, maka tingkat suku bunga yang dibebankan akan sangat tinggi sebagai konsekuensi tingginya risiko usaha UMKM.

Akhirnya pilihan pembiayaan bagi UMKM sangat terbatas, menggunakan dana pembiayaan dari lembaga pembiayaan dengan suku bunga pinjaman yang sangat mahal atau menggunakan dana sendiri yang jumlahnya sangat terbatas jika tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM dari waktu ke waktu tidak pernah berubah, bahkan cenderung semakin akut karena tidak pernah diselesaikan ke akar permasalahannya sampai tuntas dan menyeluruh (komprehensif).

Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif, menyeluruh, tidak parsial, dan menyentuh sampai ke akar masalahnya.

Solusi komprehensif

Selama ini pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat berbagai program untuk membantu pengembangan UMKM.

Namun sayangnya, program-program tersebut masih kurang efektif meningkatkan kinerja UMKM secara keseluruhan. Program-program penguatan dan pengembangan UMKM tersebut terkesan masih parsial dan belum terintegrasi.

Masing-masing pihak memiliki UMKM binaan sendiri-sendiri yang kadang saling beririsan dan sering kali tidak berkaitan.

Seyogyanya program-program UMKM harus saling berkaitan, terintegrasi, dan menyeluruh. Pengelolaan UMKM harus mulai dari hulu sampai hilir, menyelesaikan masalah UMKM dari ujung sampai akhir, menyelesaikan masalah lama tanpa memunculkan masalah baru.

Pemerintah perlu menetapkan target pengembangan UMKM yang tepat dan akurat. Tidak perlu muluk-muluk membangun seluruh UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha.

Pemerintah cukup menetapkan target prioritas yang bisa menjadi sektor kunci untuk UMKM-UMKM lainnya.

Pemilihan target ini bisa disesuaikan dengan program jangka menengah panjang pemerintah, mulai dari sektor usaha yang akan dikembangkan sampai wilayah geografis yang akan pertama diluaskan.

Dari 60 juta unit usaha mungkin hanya sebagian kecilnya saja yang menjadi target prioritas untuk dikembangkan dan dinaikkan kelasnya menjadi usaha menengah besar.

Setelah itu, para pelaku UMKM akan berjalan mandiri menjadi lokomotif ekonomi yang lebih besar dan lebih cepat.

Program pengembangan UMKM bisa dilakukan paralel sehingga efektivitasnya bisa langsung dirasakan. Program pengembangan SDM bisa dilakukan berbarengan dengan program pengembangan akses pasar dan akses permodalan.

Program pengembangan SDM bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program pendidikan vokasi bisa menjadi program unggulan dalam meningkatkan kualifikasi para pelaku UMKM mulai dari pendidikan manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, sampai manajemen pemasaran.