Total Membantu UMKM

Pemerintah juga bisa mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan teknologi tepat guna bagi UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat kompetitif di pasar nasional dan global.

Di samping teknologi tepat guna, pemerintah juga harus menciptakan rantai pasok yang efisien sehingga biaya logistik yang harus ditanggung UMKM menjadi lebih murah.

Sentra-sentra produksi unggulan harus terus dibangun dengan dukungan sarana infrastruktur berkualitas. Jalan, pasar, jembatan, pelabuhan, jaringan sinyal internet, dan sarana infrastruktur pendukung lainnya harus tersedia dengan baik.

Untuk akses permodalan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia dan OJK harus bersinergi membuat kebijakan yang mendorong kinerja UMKM.

UMKM yang telah menjadi target prioritas pembangunan pemerintah harus mendapat dukungan penuh dari lembaga moneter dan keuangan.

Melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia bisa mengarahkan penyaluran pembiayaan lembaga perbankan ke para pelaku UMKM. Bank Indonesia juga bisa membuat kebijakan Loan To Value (LTV) lembaga perbankan yang mendorong UMKM.

Selain itu, melalui kebijakan suku bunga acuan, Bank Indonesia harus mampu menciptakan suku bunga pasar yang murah bagi UMKM.

Bank Indonesia harus mampu menciptakan instrumen moneter yang mendukung terciptanya suku bunga pinjaman yang murah dan juga mudah diakses oleh UMKM.

Jangan sampai suku bunga acuan yang dibuat Bank Indonesia malah mempersulit akses UMKM dan menimbulkan biaya tinggi bagi para pelaku UMKM.

Bank Indonesia juga harus terus meningkatkan digitalisasi sistem pembayaran yang efisien, murah, dan mudah bagi UMKM.

Sistem pembayaran QRIS dan BI-Fast yang selama ini dikembangkan Bank Indonesia, harus terus digenjot dan diarahkan untuk membantu transaksi keuangan UMKM. Sistem QRIS dan BI-Fast tidak boleh tersentralisasi di wilayah perkotaan dan di Pulau Jawa saja.

Sistem pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia harus mampu memeratakan pembangunan UMKM. Program QRIS dan BI-Fast yang dikembangkan Bank Indonesia tidak boleh menciptakan ketimpangan baru, baik antarwilayah maupun antarpelaku ekonomi.

Selain Bank Indonesia, OJK juga harus mendorong lembaga perbankan untuk meningkatkan pembiayaan ke UMKM, khususnya bank-bank yang memiliki kemampuan dalam pembiayaan UMKM. OJK perlu mendorong pembiayaan yang murah dan mudah.

Pemerintah bersama OJK bisa bersinergi untuk menciptakan program pembiayaan dengan tingkat suku bunga rendah sehingga biaya modal yang ditanggung UMKM menjadi lebih murah.

Namun tentunya program ini tidak boleh dilakukan secara “tebar jaring”, serampangan, dan asal-asalan.

Semua program pengembangan UMKM harus terarah dan terintegrasi dengan program UMKM yang menjadi target pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK.

Semua kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi dan berkolaborasi dengan target dan tujuan yang sama. Dengan langkah yang sama, dilakukan secara bersama, maka langkah untuk mencapai tujuan akan terasa lebih mudah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.