Menkop Budi Arie Sebut Koperasi Bisa Ikut Terlibat Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk menyukseskan berbagai program prioritas yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu kerja sama yang potensial adalah dengan menjalin kemitraan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B.

Budi Arie menyatakan program utama yang harus dikerjasamakan dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah program swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri agro maritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.

Kemenkop membuka kesempatan kepada siapapun untuk membantu menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Diyakini dengan sinergi dan kerja sama yang intensif program prioritas tersebut dapat berjalan dengan baik di masa mendatang.

"Nah kalau di Jawa tengah ada rekomendasi koperasi (yang siap) monggo saja, kita terbuka untuk bersama-sama menjalankan misi ini," kata Budi Arie saat menerima audiensi DPRD Komisi B Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Kamis (9/1/2025) dalam keterangannya.

Khusus untuk program MBG, Budi Arie menegaskan bahwa koperasi di manapun berada memiliki kesempatan yang besar untuk terlibat dalam rantai pasok bahan baku hingga dapat berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk itu Budi Arie berharap pemerintah daerah Jawa Tengah dan DPRD-nya secara aktif memetakan koperasi-koperasi mana di wilayahnya untuk dapat didaftarkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bagian dari ekosistem MBG tersebut.

Di tempat yang sama Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mendorong peran pemerintah daerah termasuk DPRD untuk lebih intens membina dan mendampingi koperasi di wilayahnya agar dapat menangkap peluang yang besar dari program-program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat.

Baca juga: LPDB KUMKM Dapat Tambahan Dana Rp 10 Triliun, Ini Instruksi Menkop Budi Arie

Dipastikan koperasi yang dapat menjadi bagian dari upaya menyukseskan program prioritas pemerintah ini berpeluang besar untuk tumbuh lebih besar.

"Kita harus berupaya untuk mengkonsolidasikan koperasi-koperasi yang tidak aktif, untuk bisa didorong aktif lagi mumpung ini ada kesempatan. Program ini menjadi momentum untuk mendorong lagi kegiatan koperasi di daerah kita masing-masing," kata Ferry.

Bahkan, sambung Ferry, ada satu program unggulan yang melibatkan koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang secara langsung dilakukan oleh produsen kepada gabungan kelompok usaha tani (Gapoktan).

Namun syaratnya, Gapoktan ini harus berbadan hukum koperasi dimana pupuk yang disalurkan ini menjadi strategi untuk mewujudkan program swasembada pangan.

Guna membantu koperasi di Jawa Tengah lebih aktif lagi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memberikan dukungan pembiayaan melalui Badan Usaha Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM.

Untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, Ferry mendorong PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) untuk menjalin hubungan baik dengan LPDB-KUMKM.

"Saya mengharapkan Jamkrida itu bisa didorong untuk bekerja sama dengan LPDB-KUMKM. Sehingga nanti dalam penyaluran ke koperasi-koperasi di Jawa Tengah itu bisa lebih cepat aksesnya," kata Ferry.