KemenkopUKM Gandeng Bank BJB, Unpad, dan Alumni Ikopin, Ini 5 Poin Kerjasamanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerjasama dengan Bank Jabar Banten (BJB), Universitas Padjajaran (Unpad) dan Ikatan Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin).

Kerjasama dilakukan untuk membangun wirausaha muda yang handal dan berdaya saing, serta menciptakan banyak koperasi modern di Indonesia.

"Kami selalu membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan perbankan, institusi pendidikan dan organisasi lainnya," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dalam keterangan pers.

Arif menambahkan, ada lima agenda besar yang bakal dijalankan KemenKopUKM yang membutuhkan banyak sinergi dengan pihak lain.

Pertama, pendataan koperasi dan UMKM secara by name dan by address yang akuntabel dan bisa digunakan bersama dalam pengembangan KUMKM di Indonesia.

"Itu sudah dijalankan sejak 2021 dan tahun ini pengumpulan data koperasi dan UKM. Jadi, kita butuh dukungan banyak pihak," imbuh Arif.

Kedua, mewujudkan target menciptakan wirausaha muda produktif. Saat ini, rasio kewirausahaan masih berada di level 3,6 persen dan pada akhir 2024 ditargetkan di level 3,9 persen atau mendekati 4 persen.

Artinya, setiap tahun harus mampu menciptakan sekitar 500 ribu wirausaha muda.

"Saya yakin dengan dukungan dari Unpad hal itu bisa terwujud. Saya juga berharap Unpad bisa menjadi Kampus Wirausaha, dimana mampu menciptakan lulusannya menjadi wirausaha," kata Arif.

Ketiga, lanjut Arif, KemenKopUKM juga tengah menggebu menciptakan banyak koperasi modern. Termasuk di dalamnya adalah merampungkan UU Perkoperasian.

"Dalam hal ini, kita butuh dukungan dari Ikopin," tegas Arif.

Keempat, mengawal pelaku usaha mikro yang jumlahnya dominan mencapai 99,7 persen memiliki legalitas usaha.

Pemerintah pun sudah menyiapkan aplikasi pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB melalui aplikasi OSS.

"Kelima adalah mendorong usaha mikro dan kecil masuk dalam satu ekosistem bisnis yang kuat, sehat dan kondusif. Sehingga, mereka bisa masuk rantai pasok," ulas Arif.

Yang pasti, di tahun 2021 lalu, KemenKopUKM memiliki prioritas untuk menciptakan ekosistem usaha agar lebih adaptif.