Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Produk Koperasi dan UKM Masuk LKPP, KemenKopUKM Optimalkan PLUT

Kompas.com - 25/02/2022, 12:21 WIB
Wahyu Adityo Prodjo

Editor

Menurut Teten, hadirnya PP tersebut merupakan peluang bagi Koperasi dan UMKM untuk masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terutama saat pandemi ini.

"Sekarang sudah ada jaminan market bagi KUMKM. Adanya kepastian ini, tentunya mendorong semakin terbukanya akses pasar bagi KUMKM," ujar Teten.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin menambahkan, LKPP berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa di K/L.

LKPP mencatat, data transaksi sejak 2021 hingga 14 Februari 2022 mencapai Rp58,18 triliun. Dengan rincian, 137 etalase produk, 116.000 produk tayang, 308.000 paket purchasing, 2.500 penyedia katalog elektronik, 106.400 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 56.400 Pejabat Pengadaan (PP).

Sementara untuk komoditas Bela Pengadaan yang masuk, mulai dari makanan, alat tulis kantor, angkutan, suvenir, kurir, furnitur hingga kesehatan. LKPP juga telah menggandeng 26 mitra toko daring seperti Gojek, Grab, Blibli, Shopee, Indotrading dan lainnya.

"Kami meminta roadmap pengembangan dan penetrasi mitra toko daring ke daerah. Sekaligus komitmen implementasi on boarding pelaku UMKM," terang Enim.

Saat ini terdapat dua channel yang bisa dimanfaatkan KUMKM untuk masuk dalam pengadaan barang/jasa di K/L yakni melalui platform E-Katalog dan Bela Pengadaan. "Dua channel yang kami dorong, karena penting perannya bagi KUMKM," ucap Emin di kesempatan yang sama.

Emin menegaskan, langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di mana di dalamnya ada penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus melakukan penghematan devisa, dengan meningkatkan porsi UMKM.

"Ini sangat penting dan diambil peluang agar KUMKM dapat mengembangkan usahanya lewat proses pengadaan barang/jasa. Baik sumber dana dari APBN/APBD, sehingga bisa dipercepat dan tak menumpuk di akhir tahun. Karena tiap bulan akan ada belanja yang dilakukan," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau