Dorong UMKM Terlibat dalam Pengadaan Pemerintah, LKPP dan BSN Bersinergi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) melalui katalog elektronik.

Terkait dengan itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersinergi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mengintegrasikan Katalog Elektronik LKPP dengan Bina UMK BSN.

Hal itu dilakukan untuk memastikan produk UMKM yang telah mengantongi tanda Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK dapat tayang pada Katalog Elektronik.

Baca juga: Perbanyak UMKM agar Bisa Ikut Pengadaan Pemerintah, LKPP Luncurkan Aplikasi

Data BSN menyebutkan sebanyak 27.500 UMK sudah mendapatkan tanda SNI Bina UMK. Terdapat juga 1.000 UMK yang sudah memperoleh tanda SNI dari lembaga sertifikasi yang kompeten.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menuturkan, saat ini produk yang masuk pada Katalog Elektronik LKPP tidak wajib memiliki standardisasi SNI.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

“UMKM jangan dibelenggu karena SNI sehingga sulit untuk bisa masuk ke katalog elektronik. Jangan sampai ada peraturan lainnya yang tumpang tindih yang menghambat menyebabkan sulitnya produk masuk ke katalog elektronik,” kata Anas dalam keterangan resmi, Jumat (1/4/2022).

Sementara itu Kepala BSN Kukuh S Achmad mengusulkan agar BSN dapat berkolaborasi dengan LKPP untuk memasukkan produk SNI di Bina UMK pada katalog elektronik.

Dengan integrasi Katalog Elektronik dan Bina UMK BSN, harapannya produk yang masuk Katalog Elektronik dipastikan berkualitas Standar Nasional Indonesia.

Baca juga: 5 Ide Bisnis Menjanjikan dan Belum Banyak Pesaing

“Contohnya air mineral dalam kemasan yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki SNI. tujuan SNI adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan, tetapi apabila (kewajiban SNI) memberikan pengaruh kepada UMK (sulit masuk Katalog Elektronik) maka akan kita sesuaikan,” kata Kepala BSN.

Dengan terintegrasinya Katalog Elektronik LKPP dan Bina UMK BSN diharapkan target belanja produk lokal senilai Rp 400 triliun dengan APBN dan APBD dapat terakselerasi dengan standar kualitas yang baik.