BATU, KOMPAS.com - Pemkot Batu pada 2023 ini menggelontorkan anggaran Rp 500 juta untuk membeli pakaian batik dari UMKM yang ada di wilayah ini. Hal itu dapat dilihat di website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyiapkan pagu anggaran pembelian batik mulai dari nilai jutaan hingga ratusan juta rupiah.
Dari catatan Kompas.com, OPD Kota Batu yang berbelanja pakaian batik dengan nilai tertinggi yakni Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Batu mencapai Rp 258 juta. Disusul oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu mencapai Rp 146 juta, kemudian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 143 juta.
Baca juga: Teten Masduki: UMKM Ini Mayorita Kalau Enggak Keripik, Seblak, Dodok, Wajik, Itu-itu Aja...
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, Onny Ardianto mengatakan, biasanya pakaian batik yang dibeli oleh instansinya merupakan batik tulis khas Kota Batu. Menurutnya, pakaian batik jenis tersebut harganya lebih mahal dibandingkan dengan batik cap.
Hal itu juga untuk mendukung pemberdayaan para pengusaha lokal.
"Harganya memang lebih mahal, ini juga untuk pemberdayaan pengusaha lokal," kata Onny pada Senin (22/5/2023).
Rata-rata, pakaian batik yang dibeli tersebut dipakai untuk seragam dinas. Sehingga, jumlah pegawai di setiap OPD juga berpengaruh terhadap anggaran belanja yang ada.
"Itu juga tergantung jumlah volumenya. Semakin banyak volumenya (kebutuhan baju), semakin banyak (kebutuhan anggarannya)," katanya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu menyiapkan pagu anggaran salah satu paket belanja pakaian batik mencapai Rp 71 juta.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu, Aditya Prasaja mengatakan, bahwa besaran anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Baca juga: Pelaku UMKM, Hindari 5 Kesalahan Ini Saat Menjalankan Usaha
Dia mengatakan, pakaian batik untuk seragam dinas itu dibelanjakan kepada pelaku UMKM asal Kota Batu sendiri. Hal itu bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan meningkatkan rasa bangga terhadap produk lokal.
"Kami belanja pakaian batik tulis khas Kota Batu yang memang diproduksi dari Kota Batu, memberdayakan UMKM lokal, APBD hadir disitu, berarti APBD dirasakan oleh pelaku UMKM lokal," kata Aditya.
Dia mengatakan, harga satuan pakaian batik yang dibelanjakan sekitar Rp 600.000. Pakaian itu termasuk udeng untuk laki-laki dan selendang untuk perempuan.
"Data pastinya ada di kantor, tapi ini sudah proses, untuk apa APBD ditahan-tahan. Ini produk dari UMKM Kota Batu sendiri, batik Koi dari Desa Sumberejo," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya