KemenKopUKM Dipisah, Posisi LPDB-KUMKM Belum Ada Kepastian

SUBANG, KOMPAS.com - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo mengusulkan agar LPDB-KUMKM di era pemerintahan yang baru bisa konsentrasi berada di Kementerian Koperasi dan terus menjadi mitra yang menyalurkan dana bergulir untuk Koperasi di Indonesia.

Supomo mengungkapkan, sampai saat ini belum ada kepastian posisi LPDB-KUMKM akan berada di bawah naungan Kementerian Koperasi atau Kementerian UMKM.

"Sampai saat ini belum ada kepastian LPDB-KUMKM ikut di Kementerian Koperasi," ujar Supomo kepada Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Supomo berharap LPDB-KUMKM bisa berada di bawah Kementerian Koperasi lantaran tugasnya yang membangun infrastruktur koperasi. Supomo mengatakan, pihaknya akan menerima keputusan apapun terkait nasib LPDB-KUMKM.

"Namun kalau keputusannya ditempatkan di Kementerian yang lain kami akan tetap menjalankan putusan," kata Supomo.

Baca juga: Menteri Koperasi Budi Arie Ungkap Tiga Target Utama Dalam 100 Hari Kerja

Seperti yang diketahui bahwa Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dipisah tugaskan di era pemerintahan Presiden Prabowo menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

LPDB-KUMKM sebelumnya merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas untuk mengelola dana bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau dalam bentuk lainnya.

Meskipun memiliki nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tetapi sejauh ini LPDB-KUMKM fokus membangun infrastruktur koperasi.

Sehingga dengan dipisahkannya KemenKopUKM, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo berharap agar LPDB-KUMKM ikut berada di Kementerian Koperasi.

“Karena LPDB-KUMKM selama lima tahun ini sudah membangun infrastruktur untuk koperasi, jadi usulannya dari kami LPDB bisa diperkuat lagi konsentrasi pembiayaan kepada koperasi,” kata Supomo dalam acara Media Gathering LPDB-KUMKM di Subang, (19/10/2024).

Baca juga: Profil Budi Arie yang Ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Koperasi

Lebih lanjut Supomo menjelaskan, dengan semakin di plot antara Kementerian koperasi dan Kementerian UMKM, Eks Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan sepertinya LPDB akan berada di bawah kementerian koperasi karena selama ini melakukan layanan pembiayaannya ke koperasi.

Menanggapi hal ini, Supomo mengatakan LPDB-KUMKM masih menunggu keputusan dan perlu tahu program pra pasti dari Kementerian yang baru. 

“Infrastruktur pembiayaan untuk koperasi dan UMKM itu beda. Kami menganggap koperasi ini sebagai korporasi, jadi LPDB itu memiliki mindset korporasi. Sehingga kami akan terus menjalankan program yang kemarin kami lakukan untuk pemberdayaan koperasi," ujar Supomo.

Baca juga: Profil Ferry Juliantono, Politisi Gerindra yang Ditunjuk jadi Wamen Koperasi

Supomo juga belum bisa memastikan apakah ke depannya LPDB-KUMKM akan menyalurkan pembiayaan langsung kepada UMKM atau tidak, mengingat selama ini fokus LPDB-KUMKM menyalurkan dana kepada koperasi sebagai upaya membentuk korporatisasi koperasi di Indoneia.

Lebih lanjut ia mengatakan masih menunggu porsi tugas dari pemerintahan dan menteri yang baru terkait hal ini.

"Kemungkinan apakah kedepannya LPDB bakal langsung ke UMKM atau engga itu belum tentu, meskipun memang namanya LPDB-KUMKM. Jadi tergantung porsi dari pemerintahan dan menteri yang baru," pungkas Supomo.

Baca juga: Profil Maman Abdurrahman, Politisi Golkar yang Ditunjuk Jadi Menteri UMKM

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya KemenKopUKM memiliki dua Badan Layanan Umum (BLU) yaitu LPDB-KUMKM dan LLP-KUMKM atau SMESCO Indonesia. Pada tahun 2020 dilakukan reformasi BLU, yaitu LPDB-KUMKM fokus memberikan penyaluran dana kepada koperasi, sementara SMESCO memberikan layanan konsultasi bagi koperasi dan UMKM.

Saat ini di era pemerintahaan yang baru, Kementerian Koperasi berada di bawah kepemimpinan Menteri Koperasi Budi Arie, sementara Kementerian UMKM berada di bawah kepemimpinan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.