Kisruh Koperasi Susu di Boyolali dan Pasuruan, Ini Langkah Menteri Koperasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi memaparkan langkah-langkah antisipasi dalam menyikapi kisruh koperasi susu di Boyolali dan Pasuruan. Budi memastikan pihaknya akan mengupayakan penyerapan produksi peternak dan koperasi susu oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) atau pabrik secara optimal.

"Kemenkop akan mengadakan pertemuan dengan usaha dagang koperasi di Boyolali pada Kamis, 15 November 2024. Dalam hal ini, Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS untuk menjamin penyerapan produksi," ujar Menkop Budi Arie dalam keterangan resminya, Kamis (14/11/2024).

Baca juga: Pengepul Susu di Boyolali Ditagih Pajak Rp 670 Juta, Ini Langkah Menteri UMKM

Budi menyebutkan Kemenkop berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengevaluasi regulasi impor susu. Menkop menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi sentra produksi susu segar untuk memonitor dan mengevaluasi pola pendampingan koperasi produksi dan perdagangan susu segar.

"Pemerintah juga akan mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis dengan salah satunya mengandalkan pasokan susu dalam negeri," tambahnya.

Untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi dan mendorong koperasi susu mulai memasuki rantai hilirisasi produk, Menkop menegaskan pihaknya sudah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk menyediakan pembiayaan bagi koperasi susu yang membutuhkan perkuatan modal.

Baca juga: Pembiayaan Koperasi dari LPDB-KUMKM Diklaim Berimbas Positif Untuk UMKM

"Saya meminta LPDB untuk mengambil langkah jangka pendek guna menyelesaikan masalah yang dialami Koperasi Produksi Susu Segar di Boyolali dan Pasuruan dan meminta LPDB mendorong kesiapan koperasi sebagai rantai pasok program Makan Bergizi Gratis," jelas Budi.

Langkah lain yang diambil adalah peningkatan standar mutu produksi koperasi susu melalui kemitraan dengan pabrik, baik dalam hal teknologi pengolahan hingga penyimpanan. Menkop juga menyoroti koperasi untuk mulai mengolah susu ke produk turunan, seperti yoghurt dan keju.

Budi menyebutkan, perlunya kerja sama antar lembaga, terutama dengan Badan Riset Nasional (BRIN), untuk mengembangkan bibit sapi unggul sehingga satu sapi perah bisa menghasilkan 32 liter per hari. Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa produksi sapi perah di Indonesia masih rendah, hanya 8-12 liter per hari.

Baca juga: Menteri Koperasi Budi Arie Ungkap Tiga Target Utama Dalam 100 Hari Kerja

Menkop Budi juga mendorong gabungan koperasi untuk mendirikan industri pengolahan susu dengan produk skimmed milk powder (SMP), whole milk powder (WMP), dan whey yang dapat bersaing dengan produk impor.

“Tak ketinggalan, kita harus menggelar kampanye nasional untuk peningkatan konsumsi produk dan turunan susu,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menambahkan, pembangunan pabrik pengolahan susu oleh koperasi akan didukung penuh, termasuk melalui peran LPDB KUMKM dalam pembiayaan.

Baca juga: Hingga Agustus 2024, LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp 1,31 Triliun ke Koperasi

Menurut Ferry, pemerintah akan mengkaji ulang tarif bea masuk impor susu demi melindungi industri susu nasional. Baginya, boleh saja dikenakan tarif nol persen, tetapi harus ada insentif bagi koperasi dan peternak sapi lokal.

"Kami akan mengadakan pertemuan dengan IPS dan Kementerian Pertanian agar IPS dapat menyerap susu produksi peternak dan koperasi," tambah Ferry.