Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pedagang Mengeluh Soal QRIS, Diskopindag Kota Malang Akui Tak Bisa Paksa

Kompas.com, 23 September 2025, 10:31 WIB
Nugraha Perdana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang angkat bicara mengenai pedagang pasar yang mengeluhkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Diskopindag mengakui bahwa pihaknya tidak dapat memaksakan adopsi transaksi digital tersebut kepada seluruh pedagang.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa fenomena pedagang yang berhenti menggunakan QRIS, seperti yang terjadi di Pasar Klojen, merupakan sebuah dinamika di lapangan.

Baca juga: BI Malang Respons Keluhan Pedagang soal Penggunaan QRIS

Menurutnya, akar permasalahan ini adalah kurangnya pemahaman di kalangan pedagang.

"Ini adalah dinamika di pasar. Kendala utamanya ada pada pemahaman sumber daya manusia (SDM)," ujar Eko saat diwawancarai, Senin (22/9/2025).

Eko menjelaskan, meskipun pemerintah, lembaga keuangan, hingga legislatif gencar mendorong digitalisasi di semua sektor, penerimaan pemahaman di tingkat pedagang tidak selalu sejalan.

Ada sebagian yang mau menerima, namun tidak sedikit pula yang menolak karena menganggapnya rumit dan terkendala biaya.

"Pemerintah dan semua pihak maunya serba digital. Tapi objek kita, yaitu teman-teman pedagang, ada yang mau dan ada yang tidak. Inilah tugas kita semua," tegasnya.

Eko secara lugas menyatakan bahwa pemaksaan bukanlah pilihan. Pemerintah, menurutnya, hanya bisa mendorong dan memfasilitasi dengan memberikan pilihan yang mempermudah transaksi.

"Nggak bisa kita memaksa. Masyarakat kan punya pilihan untuk mencari mana yang mempermudah dan memperlancar usaha mereka," kata Eko.

Ia mengakui bahwa keluhan serupa tidak hanya terjadi di Pasar Klojen, tetapi juga ditemukan di pasar-pasar lainnya di Kota Malang.

Oleh karena itu, Diskopindag menegaskan bahwa solusi satu-satunya adalah edukasi yang tidak pernah berhenti.

"Pemerintah daerah tidak akan henti-hentinya memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada para pedagang. Kita harus sering dan masif melakukan ini agar mereka memahami manfaat transaksi non-tunai, karena era sudah mengarah ke sana," katanya. 

Perlu diketahui, dua pedagang di Pasar Klojen, Kota Malang mengeluhkan terkait penggunaan QRIS. Bahkan salah satu diantaranya memilih berhenti, dan mengutamakan pembayaran tunai.

Lia, pemilik Toko Kue Basah di Pasar Klojen, Kota Malang, adalah salah satu pedagang yang memutuskan untuk berhenti menggunakan QRIS sejak awal tahun 2025.

Halaman:

Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Terpopuler
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Close Ads
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau