UMKM Hadapi Persoalan Hukum? Pakai Aplikasi Ini untuk Dapat Pendampingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku UMKM bisa memperoleh pendampingan saat menghadapi persoalan hukum seiring dengan peluncuran aplikasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil bernama LBH-UMK oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam mengungkapkan, pelaku UKM sering mengalami permasalahan seperti pembayaran bodong untuk produk ekspor, permasalahan mengakses pembiayaan terutama melalui pinjaman online hingga pesanan palsu yang membuat pelaku UMK membayar biaya logistik atau kehilangan barang.

“Di dalam bisnis sekecil apapun juga, pasti berhadapan dengan masalah hukum, perjanjian usaha, kontrak bisnis, baik di dalam maupun juga dengan pihak importir misalnya, itu punya banyak aspek hukum. Banyak pelaku usaha mikro yang literasi hukumnya masih lemah,” kata Teten Masduki pekan ini.

Baca juga: 7 Langkah Memulai Usaha Jasa Penulis Lepas

Teten menjelaskan, bantuan hukum untuk UMK harus lebih digalakkan, mengingat pelaku UMK tidak mempunyai alokasi dana untuk membayar pengacara.

“Nanti kerja bantuan hukum ini jangan pasif, tapi pro aktif melakukan edukasi kepada para pelaku usaha mikro mengenai praktik-praktik kejahatan bisnis yang merugikan pelaku UMKM sehingga mereka bisa waspada,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius menyampaikan Kemenkop UKM bersinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah serta berbagai pihak telah memberikan literasi hukum bagi 6.950 pelaku usaha mikro dan juga bantuan pendampingan hukum tanpa biaya kepada 56 pelaku UMK yang bermasalah hukum.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil melalui aplikasi LBH-UMK dipilih karena masih sedikit pelaku UKM yang melaporkan permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

Termasuk juga untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada UMK secara nasional.

Baca juga: Cerita Ratri Wulan Merintis Y’ummie Cakery Bermodal Hadiah Lomba

“Kita sudah berkali-kali melakukan sosialisasi langsung tapi yang ikut itu juga masih sedikit. Permasalahannya banyak tapi walau permasalahannya banyak tapi yang daftar cuma sedikit bukan berarti tidak ada masalah. Karena susah, kita coba lagi dengan mendorong aplikasi,” tuturnya.

Adapun aplikasi LBH-UKM mempunyai enam komponen platform. Pertama, portal website dan dashboard. Lalu, data UMK yang memohon bantuan, data mitra pelaksana bantuan, objek data permasalahan pemohon, objek data penyelesaian permasalahan dan integrasi API Whatsapp dan chatting.