Tahun Ini, Pemerintah Kembali Siapkan Dana Bergulir untuk Koperasi

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi akan menganggarkan dana bergulir di tahun 2025 ini, untuk membantu pengembangan koperasi di Indonesia, khususnya koperasi primer dan sekunder yang sudah berbentu Koperasi Unit Desa (KUD).

Dalam hal ini, Kementerian Koperasi akan memprioritaskan koperasi, sebagai bagian penting dalam mendukung beberapa instrumen program pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga swasembada pangan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan bantuan dana itu di antaranya untuk mendorong revitalisasi, mencakup revitalisasi aset, termasuk kantor dan gudang. Diharapkan, melalui revitalisasi itu, usaha koperasi dapat berkembang signifikan.

Baca juga: Menkop Budi Arie Sebut Koperasi Bisa Ikut Terlibat Program Makan Bergizi Gratis

“Salah satu pengembangan usaha, misalnya seperti penambahan dryer untuk mengurangi kadar air gabah kering panen, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas gabah dan penyerapannya oleh Bulog,” ungkap Ferry saat berkunjung ke Kabupaten Malang, Jumat (10/1/2024).

Pada sektor dukungan untuk program makan bergizi gratis, koperasi sektor produksi akan disiapkan untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging dan buah.

“Saat ini terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas itu,” terang Ferry.

Ferry menyebut, Kementerian Koperasi telah mengusulkan beberapa koperasi di Indonesia, ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG.

“Kami juga telah memberi pendampingan kepada koperasi tersebut untuk dilakukan standardisasi dapurnya bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” pungkasnya.

Baca juga: Ada Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Banyumas Inventarisir Koperasi dan UMKM

Koperasi Tebu Rakyat

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM Supomo menyinggung saat ini telah menyiapkan dana bergulir untuk revitalisasi KUD di sektor ketahanan pangan gula melalui koperasi tebu rakyat di bawah pembinaan PG Krebet Baru lebih dari Rp70 miliar.

“Program revitalisasi ini difokuskan pada peningkatan bisnis KUD di sektor ketahanan pangan, khususnya gula dan tebu, serta penyaluran pupuk,” ungkapnya.

Nilai bantuan revitalisasi untuk masing-masing KUD itu akan bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan kapasitas serapan.

“Kita mulai dari hulu ke hilir, program kementerian sesuai dengan program Pemerintah,” tuturnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan peraturan Pemerintah untuk mendukung penyaluran pupuk itu.

Baca juga: Menkop: Koperasi Siap Pasok 1,3 Liter Susu Per Hari untuk Program Makan Bergizi Gratis

Nantinya, KUD akan berperan sebagai distributor pupuk, bekerja sama dengan Pupuk Indonesia, untuk kemudian digunakan dalam pemupukan tebu.

“Tujuan utama revitalisasi KUD adalah meningkatkan pendapatan petani dan pasokan bahan baku untuk pabrik gula, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi gula nasional,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat (PKPTR) Kabupaten Malang, KH Hamim Kholili menyambut baik rencana bantuan dana bergulir Kementerian Koperasi untuk revitalisasi KUD tersebut.

Sebab, KUD di sektor tebu yang ada di Kabupaten Malang tidak semuanya berkembang, tapi beberapa ada yang mati suri akibat kesulitan dalam mengelola permodalan.

“Nah kementerian tentunya nanti akan melihat beberapa koperasi yang sudah mati suri itu, apakah bisa sehat atau tidak. Kalau bisa disehatkan dengan bantuan dana bergulir itu, maka KUD yang sebelumnya mati suri akan berkembang, sehingga bisa berkontribusi dalam membantu program swasembada pangan,” katanya.

Baca juga: LPDB-KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp19,11 Triliun Sejak 2008

Sedangkan untuk KUD yang sudah sehat, melalui dana bergulir itu, maka regulasi pupuk petani pastinya akan lebih baik, sehingga proses pemupukan akan lebih tepat waktu dengan ketersediaan modal.

“Selama ini pemupukan tebu yang dilakukan petani kerap tidak tepat waktu akibat masalah permodalan memang,” pungkasnya.