Bank Indonesia Tingkatkan Akses Keuangan UMKM dari Sisi Supply dan Demand

JAKARTA, KOMPAS.com – Berperan penting dalam perekonomian nasional, membuat pemerintah semakin menaruh upaya lebih terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

Meskipun UMKM telah memberikan pengaruh yang besar dalam perekonomian nasional, nyatanya masih ada kendala-kendala yang dialami, seperti salah satunya akses keuangan bagi para pelaku UMKM ini.

Dalam mengatasi hal ini, Direktur Eksekutif Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari, menyatakan bahwa Bank Indonesia turut mendukung pemerintah dalam pengembangan UMKM yang lebih maju melalui 2 sisi, yakni supply dan demand.

Baca juga: Mastercard Strive Indonesia Siap Bantu UMKM Sukses di Era Ekonomi Digital

“Sejalan dengan tujuan financial inclusion ya, mendorong semakin banyak kelompok masyarakat untuk terinklusi secara keuangan, yang kemudian kita harapkan terinklusi juga secara ekonomi,” ujarnya dalam Talkshow acara Launching Mastercard Strive Indonesia, Selasa (4/4/2023) di Jakarta.

Sari menambahkan, dalam mendukung stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia memiliki program pengembangan UMKM yang dilakukan.

“Nah untuk mendukung tujuan BI di stabilitas moneter, maka pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BI adalah dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan dan juga dalam rangka mendukung ekspor, jadi kita untuk mendukung penguatan neraca perdagangan,” jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Dorong Inklusi dan Literasi Keuangan bagi UMKM

BI terus mengembangkan klaster pangan khususnya komoditas inflasi, seperti beras, cabai, bawang merah sebagai langkah dalam mendukung stabilitas inflasi pangan tersebut.

Dari sisi supply, BI menerbitkan peraturan yang mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang layak.

"Jadi kita itu ada yang namanya RPIM (Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial) di mana setiap lembaga perbankan, bank umum konvensional dan syariah, harus dapat memenuhi rasio tersebut dan kemudian kita ada insentifnya," ucap Sari.

Sementara dari sisi demand, BI mendorong UMKM supaya layak untuk dibiayai dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan menyusun laporan keuangan, di mana hal ini menjadi salah satu kendala bagi UMKM ketika berhubungan dengan perbankan.

Baca juga: Gandeng UMKM, Indosat Gelar Pasar Ramadhan di 16 Daerah

Tak hanya itu, BI juga menyusun database UMKM yang layak dibiayai, sehingga perbankan bisa mendapatkan informasi mengenai UMKM tersebut serta melakukan business matching, yakni menghubungkan antara UMKM dengan lembaga keuangan.

Terakhir, dalam mendukung stabilitas sistem pembayaran, BI mendorong digitalisasi UMKM agar mampu masuk ke dalam ekosistem digital.

"Kita dorong supaya UMKM on-boarding supaya bisa masuk ke e-commerce dengan cara kita bangun capacity building-nya untuk digital. Ini salah satu upaya yang berhubungan dengan inflasi, tetapi di sisi lain juga mendorong UMKM untuk masuk ke ekosistem digital,” pungkasnya.

Baca juga: Anteraja Tingkatkan Keahlian Pelaku UMKM Lewat Anter UMKM Sukses