Pemkab Mukomuko Alokasikan Dana Pembinaan UMKM untuk Pembelian Peralatan Produksi

KOMPAS.com - Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Nurdiana mengatakan, instansi tahun 2024 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp180 juta untuk pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengarahkan agar anggaran pembinaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tahun 2024, mencakup pembelian peralatan produksi untuk pengembangan UMKM yang tergabung dalam kelompok.

"Kita arahkan pemberian bantuan peralatan produksi kepada UMKM. Yang sudah pernah dilatih tahun sebelumnya kita tindaklanjuti dengan pemberian bantuan peralatan," ujar Nurdiana seperti dikutip dari Antara, Jumat (5/1/2024).

Baca juga: Program Pembinaan UMKM Pertamina Berikan Alat Produksi Gula Semut

"Anggaran sebesar Rp180 juta dari DAU tersebut, bukan untuk pembelian peralatan produksi saja, tetapi di sana ada kegiatan survei pelaku UMKM yang diusulkan mendapat bantuan, serta kegiatan magang bagi pelaku UMKM," ujarnya lagi.

Lebih lanjut Nurdiana menjelaskan, dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA), anggaran sebesar ratusan juta rupiah diperuntukkan bagi kegiatan pembinaan UMKM yang berbentuk industry produksi sendiri.

UMKM yang memproduksi produk sendiri bisa berupa batik, samba lokan, dan makanan jenis peyek dan berbagai produk lainnya.

Namun demikian, pihaknya masih belum bisa menentukan berapa banyak UMKM yang akan menerima peralatan produks dari pemerintah daerah.

“Masih akan dilihat terlebih dahulu UMKM mana saja yang pernah mengajukan bantuan peralatan produksi,” katanya.

Di samping itu, pemerintah daerah sejak tahun 2023 juga telah memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM, salah satunya tentang izin usaha, seperti pangan industri rumah tangga (PIRT). Hal ini, agar produknya dapat dipastikan dijual di swalayan.

Nurdiana menyebut, saat ini ada sebanyak 8.000 pelaku UMKM di daerahnya, namun baru sekitar 20 persen UMKM yang sudah memiliki izin PIRT.

Pihaknya mendorong UMKM di daerah untuk mengurus izin PIRT, melalui sertifikat keahlian yang digelar oleh instansinya dan Dinas Kesehatan.

Baca juga: Pemkot Pekalongan Siap Fasilitasi Pelaku UMKM agar Mampu Ekspor Mandiri