Dukung Pembiayaan Ekspor UKM, LPEI Kucurkan Pembiayaan Sebesar Rp 1 Triliun

KOMPAS.com – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus berupaya menjadikan eksportir Indonesia sebagai pelaku usaha yang mampu bersaing di pasar global.

Kepala Divisi Strategi Komunikasi LPEI, Saur Maria Sidabutar mengatakan, LPEI mempunyai empat mandat, yaitu pembiayaan, penjaminan asuransi, dan jasa konsultasi yang sejalan dengan prioritas pemerintah yaitu penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM).

LPEI memiliki delapan jaringan kantor yang tersebar di Indonesia, yaitu satu kantor pusat di Jakarta, tiga kantor wilayah di Jakarta, Surabaya dan Surakarta, dan dua kantor cabang di Medan dan Makassar, serta tiga kantor pemasaran di Balikpapan, Batam, dan Denpasar.

Baca juga: Program Jagoan Lokal Bersama J&T Cargo Gelar Edukasi soal Social Commerce untuk UMKM

“LPEI punya tanggung jawab memastikan ekspor Indonesia melaju, pondasi ekspor terbangun kuat, memastikan pelaku usaha yang UKM bisa naik kelas yang tidak hanya berjualan di dalam negeri tapi di luar negeri, serta membangun sistem pendukung yang bisa mendorong ekspor, contoh penyediaan material, tenaga kerja, dan bahan baku,” lanjut Maria saat ditemui Kompas.com saat Briefing Media Tour LPEI di Yogyakarta pada Selasa (19/12/2023).

Sementara itu, Wahyu Bagus Yuliantok selaku Kepala Divisi Penugasan Khusus Ekspor menuturkan, selain membantu UKM ekspor, pihaknya juga mempersiapkan packaging dan mempertemukan calon buyer untuk pelaku UKM yang khususnya berada di Jawa Tengah.

“Di daerah Yogyakarta mayoritas pelaku usaha sudah di skala UKM. Skala ini yang kita sasar karena kalau yang mikro sudah ter-cover dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tambah Bagus.

Baca juga: 4 Strategi Bertahan dari Persaingan Mainan Edukasi Anak ala Founder Celukba

Oleh karena itu, LPEI diberikan penugasan khusus oleh pemerintah, yaitu Penugasan Khusus Ekspor (PKE) atau National Interets Account (NIA) untuk menyediakan pembiayaan ekspor. Dikatakan Bagus, saat ini pihaknya sudah mendukung hampir 5.000 UKM dengan 500 UKM sudah menjadi eksportir.

“Dana yang kita kelola sebanyak Rp 1 triliun untuk PKE UKM. Dana tersebut sudah disalurkan sekitar 200 pelaku usaha dengan ekspor 100 negara dan lebih dari 80 produk ekspor,” lanjut Bagus.

Dari sebanyak 200 pelaku UKM, program PKE mendistribusikan pembiayaan tak ada yang menyentuh Rp 15 milliar. Mayoritas pelaku UKM hanya di angka Rp 5 milliar hingga Rp 6 milliar.

Baca juga: LPEI Salurkan Rp 8,7 Triliun untuk Progam Khusus Ekspor Pariwisata Mandalika, UKM, dan Alat Transportasi

Bagus juga menjelaskan, program PKE ini serupa dengan program KUR yaitu untuk mendukung pelaku UKM Indonesia.

“Dalam keputusan Kementerian Keuangan terlampir minimal collateral atau agunan fisik yang harus disediakan UKM adalah 30 persen dari limit kreditnya, misal kalau limitnya Rp 10 milliar, maka dia harus punya agunan yang bernilai Rp 3 milliar, misalnya pabrik, rumah pribadi, mesin, dan lainnya, berbeda dengan bank yang collateralnya diangka 100 persen,” jelas Bagus.

Tak hanya itu, bunga PKE ini hanya sebesar enam persen sama halnya dengan KUR. Meskipun demikian, dalam program KUR jika ingin mengambil pembiayaan kembali maka bunganya akan naik di angka tujuh persen.

Baca juga: Cerita Cefi Merintis Bisnis Celukba, Upaya Hadirkan Mainan Selain Gadget

“Ke depannya kita ingin kolaborasi dengan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan UKM hingga bisa menjangkau sampai ke pelosok negeri,” ucap Bagus.

“Kita bulan lalu bergandengan tangan dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timu (BPD Jatim) supaya bisa menjangkau kota-kota yang berada di Jawa Timur yang memiliki produk lebih beragam,” ujar Bagus.