Kendala UMKM saat Akses Pembiayaan dari Bank, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendukung perbankan syariah mengatasi kesenjangan pembiayaan bagi UMKM dengan menyediakan kemudahan akses pembiayaan hingga pemasaran dari hulu ke hilir.

Wakil Menteri (Wamen) UMKM Helvi Moraza saat menghadiri acara Launching PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI Talenta Wirausaha 2024 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (10/12/2024), mengatakan, struktur kebutuhan pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa akses terhadap pendanaan yang memadai, menjadi faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha mereka.

Berdasarkan hasil riset EY Parthenon, total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun dengan kemampuan suplai saat ini sebesar Rp1.900 triliun.

“Artinya terdapat selisih Rp2.400 triliun total kebutuhan pembiayaan sektor UMKM. Potensi pembiayaan wirausaha di Indonesia masih sangat besar, terutama di perbankan syariah,” kata Helvi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Helvi menegaskan, perlu disadari bahwa UMKM menghadapi tantangan yang tidak sedikit dalam mengakses pembiayaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan pengetahuan mengenai produk-produk pembiayaan yang tersedia.

Baca juga: Hingga September 2024, Pembiayaan UKM Berbasis Syariah di Maybank Indonesia Capai Rp 30,98 Triliun

Selain itu, minimnya literasi mengenai laporan keuangan menjadi hambatan signifikan bagi UMKM dalam mengajukan pembiayaan.

“Tanpa laporan keuangan yang baik dan terstruktur, sangat sulit bagi UMKM untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa mereka layak untuk mendapatkan pembiayaan,” ujarnya.

Untuk itu, Helvi mengapresiasi program Talenta Wirausaha BSI 2024 yang telah mengambil peran strategis. Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan ruang untuk berkompetisi, tetapi juga membimbing, melatih, dan mendampingi wirausahawan muda agar dapat naik kelas dan berdaya saing global.

“Apa yang dilakukan BSI seiring dengan yang dilakukan Kementerian UMKM. Di mana kami juga telah meluncurkan program Entrepreneur Financial Fiesta (EFF),” katanya.

Program EFF dirancang sebagai platform pembiayaan wirausaha dan startup berbasis ekosistem, yang bertujuan mengakselerasi pertumbuhan bisnis wirausaha dengan menghubungkan mereka, yang telah mendapatkan asistensi teknis, dengan lembaga keuangan baik di tingkat nasional maupun global.

Baca juga: Per Agustus, PNM Mekaar Telah Salurkan Pembiayaan Ultra Mikro Rp 45 Triliun

Selanjutnya, kata Helvi, Kementerian UMKM juga siap membentuk UMKM klaster atau semacam holding UMKM yang memiliki spesifikasi usaha, dan keunggulan masing-masing UMKM.

“Rencana holding UMKM ini akan mengambil salah satu UMKM terbaik yang menjadi penanggung jawab bagi UMKM lain di bawahnya, untuk bisa memecah permasalahan kolateral yang selama ini mengganjal akses pembiayaan,” katanya.

Sebab selama ini, perbankan dinilai sulit memberikan kredit tanpa memperhatikan kolateral. “Maka, rencana ini terus kami kaji,” ujar Helvi.

Dok. Kementerian UMKM UMKM di BSI.

Bersama BSI, kata Helvi, pemerintah memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini. Semangat kolaborasi seperti inilah yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kuat.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Jadilah inovator yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ucap Helvi.

Baca juga: KemenKopUKM Ungkap Target Rasio Pembiayaan UMKM 2024 Belum Tercapai

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menuturkan, sejak dimulai pada 2022, Talenta Wirausaha BSI telah melibatkan ribuan wirausaha muda yang kini semakin berkembang.

“Tahun ini, target lebih dari 8.500 peserta mencerminkan antusiasme dan besarnya peluang yang ingin diraih oleh generasi muda kita,” katanya.

Hery mengatakan, saat ini, pelaku UMKM mencapai 65 juta. Jumlah tersebut tegasnya, berpotensi meningkatkan rasio wirausaha Indonesia. Indonesia ditargetkan menjadi negara maju pada 2045, yang salah satu syaratnya adalah memiliki rasio kewirausahaan mencapai minimal 4 persen.

“Dibanding dengan Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang, Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,7 persen. Dalam mendukung hal ini, BSI ikut mendukung capaian target kewirausahaan melalui program unggulan UMKM naik kelas melalui Talenta Wirausaha BSI,” kata Hery.