JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengembangkan database produk dan layanan keuangan digital inovatif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan database yang akan dikembangkan itu akan menghimpun produk-produk pembiayaan UMKM di luar kredit perbankan.
"Dengan ini, kami dapat memperluas peluang keuangan dan ekonomi bagi miliaran orang sebagai instrumen untuk memastikan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan serta memperkuat sistem keuangan," katanya, Rabu (2/3/2022).
Baca juga: Kunci Sukses Memulai Bisnis Kecil-Kecilan
Menurut dia, pembiayaan UMKM bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pembiayaan berbasis komunitas, crowdfunding security, maupun asuransi digital.
Pembuatan database produk dan jasa keuangan inovatif digital ini sesuai dengan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia yakni peningkatan inklusi keuangan, yang juga dilakukan melalui Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan (Global Partnership for Financial Inclusion/GPFI).
Komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan juga tertuang dalam komunike pertama, sebagai hasil pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G20 pada dua minggu lalu.
Baca juga: 5 Strategi agar Toko Online Bisa Naik Kelas Menjadi Brand Ternama
Ia pun optimis produk dan jasa keuangan inovatif digital dapat memberdayakan UMKM lebih jauh yang sempat terdampak COVID-19.
"Ini juga mendorong produktivitas dan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara global," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.